Kepolisian Daerah (Polda) Banten melalui Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) menyiapkan strategi pengawasan terpadu untuk mengantisipasi penyelundupan narkotika di jalur penyeberangan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa.
Penguatan pengawasan tersebut difokuskan pada lintasan Bakauheni–Merak, yang memiliki mobilitas penumpang dan kendaraan cukup tinggi sehingga memerlukan sistem pemeriksaan yang efektif dan terarah.
Strategi yang tengah disiapkan menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan mengutamakan pemeriksaan berdasarkan tingkat kerawanan. Melalui mekanisme tersebut, kepolisian berupaya meningkatkan ketepatan pengawasan terhadap potensi penyelundupan narkotika tanpa menghambat aktivitas transportasi masyarakat.
Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Banten, Andie Firmansyah, menjelaskan rencana tersebut saat ditemui di Mapolda Banten pada Senin, 26 Oktober 2026.
Menurutnya, pengawasan yang terarah diperlukan untuk menghadapi potensi peredaran narkotika melalui jalur transportasi antarpulau sekaligus menjaga kelancaran arus penyeberangan.
Pengawasan Berbasis Risiko Jadi Strategi Pencegahan Narkotika
Andie menjelaskan bahwa strategi pengawasan terpadu merupakan bagian dari proyek perubahan yang digagasnya dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI Tahun 2026.
Melalui proyek tersebut, kepolisian berupaya mengembangkan metode pemeriksaan yang lebih terukur dengan mempertimbangkan potensi kerawanan pada jalur penyeberangan.
Pendekatan berbasis risiko memungkinkan petugas menentukan prioritas pengawasan berdasarkan hasil penilaian terhadap tingkat risiko yang dihadapi.
Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan tidak semata-mata mengutamakan banyaknya kendaraan atau penumpang yang diperiksa, tetapi juga mempertimbangkan ketepatan sasaran.
Andie menilai pengawasan yang dilakukan secara terarah dapat membantu meningkatkan efektivitas pencegahan peredaran narkotika.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengamanan dan kelancaran aktivitas transportasi di jalur penyeberangan.
Melalui pendekatan tersebut, kepolisian berharap upaya pencegahan dapat berlangsung lebih optimal tanpa menimbulkan hambatan yang tidak diperlukan bagi pengguna jasa transportasi.
Tingginya Mobilitas Bakauheni–Merak Jadi Tantangan Pengawasan
Jalur penyeberangan Bakauheni–Merak menjadi perhatian karena memiliki volume pergerakan penumpang dan kendaraan yang besar.
Berdasarkan data Posko ASDP pada puncak arus libur akhir tahun yang dikemukakan dalam pemberitaan, tercatat sebanyak 67.014 penumpang dan 14.678 kendaraan melintasi jalur tersebut dalam kurun waktu 24 jam.
Besarnya jumlah pengguna jasa penyeberangan menunjukkan tantangan yang dihadapi aparat dalam menjalankan pengawasan terhadap potensi penyelundupan narkotika.
Di satu sisi, kepolisian perlu memastikan jalur transportasi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan peredaran barang terlarang. Namun, di sisi lain, pemeriksaan juga harus mempertimbangkan kelancaran perjalanan masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan sistem pengawasan yang memiliki prioritas pemeriksaan secara jelas.
Melalui strategi berbasis risiko, petugas diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan pengawasan dengan memusatkan perhatian pada potensi kerawanan yang telah diidentifikasi.
Dengan demikian, penguatan sistem tidak hanya diarahkan pada intensitas pemeriksaan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Koordinasi dan Pertukaran Informasi Antarinstansi Diperkuat
Selain penentuan prioritas pemeriksaan, strategi pengawasan terpadu juga menekankan pentingnya koordinasi antara pihak-pihak yang berkaitan dengan pengamanan jalur penyeberangan.
Andie menjelaskan bahwa kerja sama dan pertukaran informasi diperlukan untuk mendukung ketepatan pengawasan terhadap potensi peredaran narkotika.
Koordinasi tersebut menjadi salah satu unsur yang diperhatikan dalam pengembangan sistem pengawasan berbasis risiko.
Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak dapat hanya diukur dari jumlah pemeriksaan yang dilakukan petugas.
Ketepatan dalam menentukan sasaran pemeriksaan serta tersedianya informasi yang mendukung proses pengawasan juga menjadi faktor penting.
Karena itu, peningkatan koordinasi diharapkan dapat membantu aparat melaksanakan pengawasan secara lebih terarah.
Pendekatan ini juga ditujukan untuk memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap indikasi penyelundupan narkotika melalui jalur transportasi antarpulau.
Polda Banten Tangani 117 Laporan Kasus Narkotika
Penguatan strategi pengawasan dilakukan di tengah penanganan berbagai perkara narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Banten sepanjang 2026.
Berdasarkan catatan Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal) Ditresnarkoba Polda Banten hingga 20 Agustus 2026, kepolisian telah menangani 117 laporan polisi terkait kasus narkotika.
Dari keseluruhan laporan tersebut, sebanyak 171 orang tercatat sebagai tersangka.
Dalam penanganan perkara, aparat mengamankan sejumlah barang bukti narkotika dengan jumlah yang cukup besar.
Barang bukti tersebut meliputi 76.138,18 gram sabu atau sekitar 76,14 kilogram, serta 7.542,41 gram ganja atau sekitar 7,54 kilogram.
Selain kedua jenis narkotika tersebut, kepolisian juga menyita tembakau sintetis dan ribuan butir obat-obatan tertentu.
Data penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari gambaran aktivitas pemberantasan narkotika yang telah dilakukan Polda Banten.
Namun, jumlah laporan dan tersangka tersebut merupakan catatan hingga 20 Agustus 2026, bukan keseluruhan hasil penindakan sepanjang tahun.
Dua Kasus Besar Terungkap di Jalur Bakauheni–Merak
Perhatian terhadap pengamanan penyeberangan antarpulau juga berkaitan dengan pengungkapan sejumlah kasus narkotika di lintasan Bakauheni–Merak.
Dalam catatan yang disampaikan, terdapat dua pengungkapan kasus besar di jalur tersebut.
Pada salah satu pengungkapan, petugas mengamankan barang bukti sabu dengan berat sekitar 15 kilogram.
Sementara itu, pengungkapan lainnya melibatkan barang bukti sabu dengan jumlah lebih besar, yakni sekitar 52 kilogram.
Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa jalur penyeberangan antarpulau menjadi salah satu lokasi penting dalam upaya pencegahan distribusi narkotika.
Besarnya barang bukti yang ditemukan turut menjadi pertimbangan mengenai pentingnya peningkatan efektivitas pengawasan.
Melalui penguatan sistem pemeriksaan, kepolisian berharap peluang penyalahgunaan jalur transportasi untuk pengiriman narkotika dapat ditekan.
Survei BNN Catat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Meningkat
Selain data penanganan perkara di tingkat daerah, tantangan pemberantasan narkotika juga tercermin dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional.
Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) periode 2023–2025 yang dicantumkan dalam pemberitaan, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 2,11 persen.
Persentase tersebut setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk.
Angka itu meningkat dibandingkan hasil pengukuran sebelumnya yang berada pada tingkat 1,73 persen.
Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tingkat nasional berdasarkan periode survei yang dibandingkan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran tantangan dalam pelaksanaan upaya pencegahan serta penindakan terhadap peredaran narkotika.
Meski demikian, angka nasional tersebut tidak dapat secara langsung diartikan sebagai gambaran tingkat penyalahgunaan narkotika di wilayah Banten karena cakupan datanya berbeda.
Penguatan Deteksi Dini Diharapkan Tingkatkan Efektivitas Pengawasan
Melalui proyek perubahan yang sedang disiapkan, Ditresnarkoba Polda Banten menargetkan pengawasan jalur Bakauheni–Merak dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terukur.
Terdapat sejumlah perhatian utama dalam pengembangan pendekatan tersebut, yaitu peningkatan deteksi dini, penentuan prioritas pemeriksaan, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait.
Andie berharap penerapan strategi berbasis risiko dapat membantu petugas mengenali potensi kerawanan secara lebih efektif.
Selain mendukung pencegahan penyelundupan narkotika, strategi tersebut diharapkan mampu mempertahankan kelancaran mobilitas masyarakat yang menggunakan layanan penyeberangan.
Dengan tingginya aktivitas transportasi antarpulau, pengawasan yang tepat sasaran menjadi salah satu kebutuhan dalam menjaga keamanan jalur distribusi dan perjalanan masyarakat.
Polda Banten menempatkan pengembangan strategi ini sebagai langkah untuk memperkuat upaya pencegahan peredaran narkotika melalui jalur Sumatera–Jawa.
Meski demikian, strategi tersebut masih berada pada tahap persiapan sebagai proyek perubahan. Hasil penerapan dan efektivitasnya di lapangan masih perlu dilihat setelah mekanisme pengawasan dijalankan.
Melalui penguatan deteksi dini dan koordinasi antarinstansi, kepolisian berharap upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan lebih optimal tanpa mengurangi kelancaran aktivitas penyeberangan Bakauheni–Merak.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!