Pemkot Depok mengakselerasi program Koperasi Merah Putih
Pemkot Depok Minta Kelonggaran Pemanfaatan Aset Daerah
Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, terus mempercepat pelaksanaan program Koperasi Merah Putih (KMP) meskipun masih menghadapi hambatan dalam penyediaan gerai. Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat agar aturan penggunaan aset daerah yang belum bersertifikat dapat dilonggarkan. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar aset milik pemerintah kota dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional koperasi. Supian menjelaskan bahwa persoalan lahan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan KMP di wilayahnya. Dari sekitar 9.000 aset yang dimiliki Pemkot Depok sejak berpisah dari Kabupaten Bogor, baru sekitar 1.500 aset yang telah memiliki sertifikat resmi.
Pemkot Depok dan Kodim Petakan Lahan Alternatif
Untuk mengatasi keterbatasan lahan, Pemkot Depok bekerja sama dengan Kodim 0508/Depok dalam memetakan lokasi alternatif yang berpotensi digunakan untuk mendukung kegiatan Koperasi Merah Putih. Upaya tersebut dilakukan agar kendala ketersediaan tempat usaha tidak menghambat keberlanjutan program. Supian Suri juga mengingatkan pengurus koperasi dan jajaran kelurahan agar tetap bersemangat meskipun belum memiliki gerai fisik yang memadai. Ia menilai bahwa keterbatasan bangunan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi koperasi untuk mulai menjalankan aktivitas usaha. Sebagai alternatif sementara, ia mendorong pemanfaatan teknologi digital agar penjualan produk dapat dilakukan secara daring tanpa harus menunggu tersedianya gerai berukuran besar.
Anggaran dan Evaluasi Berkala Dukung Keberlanjutan KMP
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program, Pemkot Depok telah menyiapkan anggaran khusus untuk menunjang keberlangsungan Koperasi Merah Putih. Alokasi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membantu pengembangan koperasi di tengah berbagai kendala yang masih dihadapi. Selain dukungan anggaran, pemerintah kota juga merencanakan rapat koordinasi bulanan sebagai sarana evaluasi pelaksanaan program. Pertemuan berkala itu akan digunakan untuk menampung masukan, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta membahas langkah penyelesaian bersama. Melalui koordinasi dan pemanfaatan berbagai alternatif, Pemkot Depok berupaya agar program KMP tetap berjalan sekalipun pembangunan gerai fisik masih menghadapi keterbatasan.
Sumber : https://www.antaranews.com
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!