Pemkab Lebak Tunggu Jadwal Open Bidding 12 Jabatan Eselon II

Open Bidding 12 Jabatan Eselon II Kabupaten Lebak Tunggu Jadwal dari BKN

Pemerintah Kabupaten Lebak masih menunggu jadwal pelaksanaan open bidding untuk mengisi 12 jabatan eselon II yang kosong di lingkungan pemerintah daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan seleksi terbuka tersebut.

Kekosongan jabatan eselon II itu telah berlangsung cukup lama, bahkan beberapa posisi disebut hampir dua tahun belum memiliki pejabat definitif. Untuk sementara, Bupati Hasbi menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi 12 jabatan tersebut.

“Belum ada jadwalnya (open bidding), semoga tidak lama lagi sidah bisa digelar pelaksanan open bidding,” kata Plt Kepala BKPSDM Lebak Fakhi Fitriana, Jumat 6 November 2026.

Proses administrasi masih diselaraskan

Fakhi mengatakan, seleksi belum dapat dilaksanakan karena masih ada tahapan substantif dan proses administrasi akhir yang perlu diselaraskan. Ia berharap proses itu segera menghasilkan kabar baik.

“Sebenarnya tidak lambat (open bidding). Hanya saja, memang ada beberapa tahapan substansial dan proses administrasi akhir yang butuh waktu untuk diselaraskan agar tidak ada yang terlewat. insyaallah dalam waktu dekat semoga sudah ada kabar baik,” katanya.

Sejumlah pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Lebak disebut telah lama mempersiapkan diri untuk mengikuti open bidding. Salah seorang kepala bidang mengatakan terdapat informasi bahwa seleksi akan digelar pada November hingga Desember 2026, meski ia berharap jadwalnya tidak kembali mundur.

Asesor dan pengkajian OPD

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Lebak Halson Nainggolan mengatakan Pemkab Lebak tengah menyiapkan sejumlah tahapan seleksi terbuka, termasuk asesor yang akan menilai calon pejabat. Ia menegaskan 12 jabatan tersebut harus melalui mekanisme open bidding.

Halson juga menyebut jumlah jabatan yang dibuka melalui seleksi dapat berkurang, bergantung pada hasil pengkajian penggabungan organisasi perangkat daerah oleh kementerian terkait bersama BKN. Saat ini, banyak jabatan pelaksana tugas diisi pejabat eselon III.

Jabatan yang masih dipimpin Plt

Sebanyak 12 jabatan eselon II disebut masih dipimpin pelaksana tugas, meliputi:

• Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
• Dinas Koperasi dan UKM
• BKPSDM
• Dinas Sosial
• Asisten Daerah III
• Bapperida
• Bapenda
• DPUPR
• DPMD
• Dinas Perhubungan
• Direktur RSUD Adjidarmo

Pelaksanaan open bidding selanjutnya menunggu jadwal dari BKN serta penyelesaian proses administrasi dan pengkajian penggabungan OPD yang sedang berlangsung.

Sumber: Radar Banten