Persoalan kenaikan upah minimum kembali menjadi perhatian kalangan pekerja di Jawa Tengah. Menghadapi potensi dinamika kebijakan pengupahan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengingatkan seluruh jajaran organisasi agar terus menjaga kekompakan dan aktif memperjuangkan hak serta kesejahteraan buruh.
Pesan tersebut disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) III KSPN Jawa Tengah yang berlangsung di Hotel Siliwangi, Semarang, Sabtu (17/10/2026).
Ristadi menilai situasi ketenagakerjaan yang relatif kondusif tidak boleh membuat serikat pekerja mengendurkan pengawasan terhadap kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan buruh.
Menurutnya, organisasi pekerja harus tetap memiliki sikap kritis, terutama ketika pembahasan mengenai upah minimum kembali menjadi perhatian.
Ristadi Ingatkan Pentingnya Solidaritas Buruh
Dalam arahannya, Ristadi menegaskan bahwa kekuatan serikat pekerja tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota, tetapi juga konsistensi organisasi dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.
Ia meminta jajaran KSPN di Jawa Tengah terus memperkuat solidaritas dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespons berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Meskipun dinamika pembahasan undang-undang ketenagakerjaan dinilai mulai mereda, Ristadi mengingatkan bahwa persoalan pengupahan masih berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan dalam hubungan industrial.
Karena itu, serikat pekerja diharapkan mampu mengawal perkembangan kebijakan pemerintah sekaligus menyampaikan aspirasi buruh melalui langkah yang terorganisasi.
Ristadi juga berharap Muswil III menghasilkan program strategis yang dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
KSPN Jawa Tengah Miliki Lebih dari 58 Ribu Anggota
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyampaikan bahwa KSPN memiliki basis keanggotaan yang cukup besar.
Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah anggota KSPN di Jawa Tengah tercatat mencapai 58.583 pekerja.
Besarnya jumlah anggota tersebut menunjukkan peran organisasi serikat pekerja dalam menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan buruh di berbagai sektor industri.
Ahmad Aziz menilai hubungan komunikasi antara serikat pekerja, pemerintah, dan kalangan pengusaha di Jawa Tengah selama ini relatif berjalan baik.
Ia berharap hubungan tersebut terus dipertahankan melalui dialog yang konstruktif agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibicarakan secara terbuka.
Komunikasi antara pekerja dan perusahaan, maupun dialog yang turut melibatkan pemerintah, dipandang penting untuk menjaga hubungan industrial yang kondusif.
Kesejahteraan Buruh Tak Hanya Soal Kenaikan Upah
Selain membahas kebijakan upah minimum, peningkatan kesejahteraan pekerja juga menjadi perhatian dalam Muswil III KSPN Jawa Tengah.
Pemerintah daerah mendorong perusahaan untuk memperhatikan kebutuhan pekerja melalui penyediaan fasilitas pendukung di lingkungan kerja.
Fasilitas tersebut antara lain tempat penitipan anak atau daycare, koperasi karyawan, layanan transportasi, serta sarana lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pekerja.
Keberadaan fasilitas pendukung dinilai dapat memberikan manfaat tambahan bagi buruh, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran dan membantu keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan keluarga.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan kesejahteraan pekerja tidak hanya berkaitan dengan besaran upah, tetapi juga kondisi kerja serta fasilitas yang diterima.
Dengan dukungan berbagai pihak, peningkatan kesejahteraan diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga produktivitas dan keberlanjutan kegiatan industri.
Muswil III KSPN Diikuti 210 Peserta
Ketua KSPN Jawa Tengah, Nanang Setyono, menjelaskan bahwa Muswil III berlangsung selama dua hari, yakni 17–18 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 210 peserta yang terdiri atas pengurus KSPN tingkat kabupaten dan kota serta ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) dari sejumlah perusahaan di Jawa Tengah.
Saat ini, kepengurusan KSPN telah terbentuk di 10 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Perwakilan dari masing-masing daerah memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan masukan terhadap arah kebijakan organisasi.
Muswil III mengagendakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, pembahasan program kerja, serta pemilihan ketua dan jajaran pengurus KSPN Jawa Tengah untuk masa bakti 2026–2031.
Forum ini menjadi momentum konsolidasi internal untuk menentukan prioritas organisasi selama lima tahun mendatang.
KSPN Diharapkan Perkuat Perlindungan Pekerja
Selain membahas persoalan ketenagakerjaan, Muswil III juga menghadirkan materi wawasan kebangsaan yang disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) Jawa Tengah, Sri Puryono.
Sri Puryono yang juga merupakan Guru Besar Universitas Diponegoro dan mantan Sekretaris Daerah Jawa Tengah memberikan pembekalan kepada peserta mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan organisasi.
Melalui kegiatan tersebut, KSPN diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi sekaligus menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.
Ke depan, tantangan organisasi pekerja tidak hanya berkaitan dengan pembahasan kenaikan upah minimum, tetapi juga mencakup perlindungan tenaga kerja, penguatan dialog sosial, serta peningkatan kualitas kesejahteraan anggota.
Dengan jumlah anggota yang mencapai puluhan ribu pekerja, KSPN Jawa Tengah memiliki ruang untuk memperkuat perannya dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan buruh.
Hasil Muswil III diharapkan mampu menghasilkan kepemimpinan serta program kerja yang dapat menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan di Jawa Tengah selama periode 2026–2031.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!