Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berhasil masuk dalam tiga besar nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori pemerintah kota untuk wilayah Sumatera. Capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas akses layanan keuangan serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penghargaan nominasi diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam penetapan tersebut, Kota Pematangsiantar masuk jajaran tiga besar TPAKD terbaik tingkat kota di wilayah Sumatera bersama Kota Metro, Provinsi Lampung, dan Kota Jambi, Provinsi Jambi.
Penetapan nominasi mengacu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Nomor 594 Tahun 2026 mengenai nominasi dan penerima penghargaan TPAKD.
Capaian tersebut mencerminkan pengakuan terhadap upaya penguatan akses keuangan di tingkat daerah sekaligus menjadi momentum bagi Pemkot Pematangsiantar untuk meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Rakornas TPAKD 2026 Dorong Pemerataan Akses Keuangan Nasional
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Forum nasional tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan untuk memperkuat koordinasi dalam memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.
Penyelenggaraan Rakornas juga menjadi sarana untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong akses pembiayaan yang merata, khususnya bagi kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan layanan keuangan formal.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa keberadaan TPAKD merupakan bagian dari upaya mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita.
Program tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan akses terhadap layanan keuangan.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Keberadaan ratusan TPAKD di berbagai daerah menunjukkan luasnya jaringan koordinasi yang dibangun untuk mendukung percepatan inklusi keuangan secara nasional.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menghubungkannya dengan layanan keuangan yang sesuai.
Literasi Keuangan Nasional Capai 69 Persen
Dalam laporannya, Friderica turut memaparkan perkembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam Rakornas, tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai 69 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan tercatat melampaui 93 persen.
Angka inklusi tersebut telah melewati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan sebesar 93 persen pada 2029.
Capaian ini memperlihatkan perkembangan jangkauan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.
Meski demikian, perluasan akses keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan produk keuangan, serta pengambilan keputusan finansial yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, OJK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
Hasil survei tersebut menjadi salah satu rujukan dalam melihat perkembangan akses dan pemahaman keuangan masyarakat, sekaligus mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Presiden Prabowo Apresiasi Penguatan TPAKD
Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi terhadap pembentukan TPAKD yang telah menjangkau seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024.
Apresiasi juga disampaikan kepada OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan percepatan akses keuangan.
Presiden turut menyoroti pentingnya manfaat layanan keuangan bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga kalangan santri.
Kelompok-kelompok tersebut menjadi bagian dari masyarakat yang membutuhkan dukungan akses keuangan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas.
Penguatan peran TPAKD diharapkan tidak hanya memperluas ketersediaan layanan keuangan, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih nyata melalui akses pembiayaan dan pengembangan usaha.
Wali Kota Wesly Jadikan Nominasi sebagai Motivasi Penguatan Ekonomi
Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menyampaikan bahwa keberhasilan daerahnya masuk dalam nominasi TPAKD Award 2026 merupakan capaian yang patut diapresiasi bersama.
Menurutnya, pengakuan tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi pemerintah kota untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
“Masuknya Kota Pematangsiantar dalam tiga nominasi TPAKD Award 2026 merupakan capaian yang patut kita syukuri. Ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, perbankan, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Wesly.
Wesly menilai arahan Presiden dalam Rakornas menegaskan bahwa akses keuangan harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Kemudahan memperoleh layanan keuangan diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan, memperkuat daya beli keluarga, membuka peluang usaha, serta menyediakan dukungan pembiayaan bagi kegiatan ekonomi produktif.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program percepatan akses keuangan tidak berhenti pada perluasan layanan, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemkot Pematangsiantar Prioritaskan Pembiayaan UMKM dan Edukasi Keuangan
Sebagai tindak lanjut dari capaian nominasi tersebut, Pemerintah Kota Pematangsiantar akan mengarahkan penguatan program TPAKD sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah.
Salah satu prioritasnya adalah memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar pelaku usaha memiliki peluang lebih besar dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
Selain pembiayaan, pemerintah kota juga menaruh perhatian pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan di berbagai kelompok masyarakat.
Program edukasi keuangan akan menyasar pelajar, generasi muda, serta masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan pemanfaatan layanan keuangan formal.
Penguatan kapasitas usaha juga menjadi bagian dari arah pengembangan program, sehingga pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga mendapatkan dukungan dalam meningkatkan kemampuan menjalankan usaha.
Pemkot Pematangsiantar turut mendorong agar pelaksanaan program tidak terbatas pada kegiatan sosialisasi.
Berbagai langkah lanjutan, seperti pendampingan usaha, fasilitasi pembiayaan, pengembangan kemitraan bisnis, serta pemantauan manfaat program, akan menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas pelaksanaan TPAKD.
Dengan pendekatan tersebut, perluasan akses keuangan diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha lokal.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Keberlanjutan Program
Wesly menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD perlu dilihat berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat, bukan semata-mata dari pelaksanaan program maupun kegiatan koordinasi.
Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain kemudahan UMKM dalam memperoleh pembiayaan, meningkatnya kemampuan masyarakat mengelola keuangan, serta pertumbuhan produktivitas dan kesejahteraan keluarga.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam mendukung percepatan akses keuangan di Kota Pematangsiantar.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang ekonomi.
Kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan juga menjadi bagian penting dalam memastikan program pembiayaan dan edukasi dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing kelompok.
Melalui penguatan TPAKD, Pemkot Pematangsiantar berkomitmen mendorong terbentuknya ekosistem keuangan daerah yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Capaian sebagai salah satu dari tiga besar nominasi TPAKD Award 2026 wilayah Sumatera menjadi momentum untuk memperkuat langkah tersebut, dengan menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai tujuan utama.
Sumber: Metro Daily
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!