Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pengembangan energi ramah lingkungan melalui pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF). Langkah tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Cilacap, Senin (26/10/2026).
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Wakil Presiden meninjau Kilang Pertamina Cilacap untuk melihat pengembangan bahan bakar penerbangan yang dapat diproduksi dengan memanfaatkan minyak goreng bekas.
Selain membahas pengembangan energi hijau, kunjungan kerja Gibran juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya nelayan yang menghadapi persoalan pendangkalan jalur pelayaran dan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang mendampingi kegiatan tersebut mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi melihat potensi besar dalam pengembangan pemanfaatan minyak jelantah.
Menurutnya, pengumpulan minyak goreng bekas perlu dilakukan secara lebih luas agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung pengembangan bahan bakar alternatif tersebut.
Wapres Gibran Serap Aspirasi Nelayan di Cilacap
Rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden diawali dengan dialog bersama nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Kabupaten Cilacap.
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang memengaruhi kegiatan penangkapan ikan dan operasional kapal.
Salah satu keluhan utama berkaitan dengan pendangkalan jalur pelayaran yang menghambat aktivitas kapal saat keluar dan masuk kawasan perairan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena akses pelayaran merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain persoalan pendangkalan, nelayan juga mengangkat permasalahan ketersediaan BBM, termasuk distribusi serta kuota bahan bakar bagi kapal yang beroperasi di wilayah Cilacap.
Sumarno menjelaskan bahwa dalam dialog tersebut, Wakil Presiden lebih banyak mendengarkan masukan yang disampaikan masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa banyaknya kapal dari luar daerah yang turut beroperasi di Cilacap menyebabkan kebutuhan bahan bakar meningkat.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang disampaikan nelayan berkaitan dengan distribusi dan pemenuhan kebutuhan BBM.
Pendangkalan Jalur Pelayaran Diusulkan Ditangani Melalui Pengerukan
Selain kebutuhan bahan bakar, pendangkalan jalur pelayaran menjadi persoalan yang mendapat perhatian dalam dialog bersama nelayan.
Para nelayan menyampaikan bahwa kondisi jalur yang mengalami pendangkalan dapat mengganggu kelancaran aktivitas kapal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, muncul usulan penanganan melalui kegiatan pengerukan.
Pelaksanaan pengerukan diusulkan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai kewenangan yang dimiliki.
Keterlibatan kementerian terkait diperlukan karena penanganan jalur pelayaran tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga dengan kewenangan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
Meski demikian, usulan pengerukan tersebut masih merupakan bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan kerja.
Belum terdapat kepastian mengenai jadwal pelaksanaan maupun tahapan teknis pengerukan jalur pelayaran yang dikeluhkan nelayan.
Tinjau Kilang Pertamina, Gibran Lihat Pengembangan Bahan Bakar Berkelanjutan
Setelah berdialog dengan nelayan, Wakil Presiden Gibran bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke Kilang Pertamina Cilacap.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat pengembangan Sustainable Aviation Fuel atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang dapat diproduksi dengan memanfaatkan minyak jelantah.
Pemanfaatan minyak goreng bekas sebagai bahan baku menjadi salah satu pendekatan dalam pengembangan energi yang lebih ramah lingkungan.
Minyak jelantah yang sebelumnya merupakan sisa penggunaan minyak goreng memiliki potensi untuk dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali melalui proses pengolahan yang sesuai.
Pengembangan bahan bakar penerbangan dari bahan baku tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan sumber daya yang tersedia di masyarakat.
Keberadaan fasilitas pengembangan SAF di Cilacap juga menjadi alasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pengumpulan minyak jelantah secara lebih luas.
Dengan lokasi pengembangan yang berada di wilayah Jawa Tengah, pemerintah provinsi menilai kegiatan pengumpulan bahan baku dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat di daerah.
Pemprov Jateng Akan Perluas Pengumpulan Minyak Jelantah
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi sebelumnya telah menjalankan kegiatan pengumpulan minyak jelantah dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN).
Langkah tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung pemanfaatan minyak goreng bekas sebagai bahan baku energi.
Namun, Sumarno menilai upaya yang telah dilakukan masih perlu diperluas agar jumlah minyak jelantah yang berhasil dikumpulkan dapat meningkat.
“Ini potensi yang luar biasa. Kita dari Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pengumpulan ini harus lebih masif lagi karena lokasi produksinya ada di Cilacap,” ujar Sumarno.
Menurutnya, pengumpulan minyak jelantah tidak seharusnya hanya dilakukan di lingkungan pemerintah provinsi.
Partisipasi masyarakat yang lebih luas diperlukan untuk mendukung ketersediaan bahan baku bagi pengembangan energi alternatif tersebut.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan pengumpulan minyak jelantah dapat menjangkau lebih banyak wilayah.
Kelompok Masyarakat dan PKK Didorong Berpartisipasi
Sebagai bagian dari perluasan pengumpulan minyak jelantah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mendorong keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan pengumpulan minyak goreng bekas melalui berbagai kelompok masyarakat.
Salah satu unsur yang berpotensi dilibatkan adalah kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Keterlibatan kelompok masyarakat dan PKK menjadi bagian dari rencana pengembangan sistem pengumpulan bahan baku yang lebih luas.
Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, pengumpulan minyak jelantah diharapkan tidak hanya bergantung pada kegiatan yang diselenggarakan aparatur pemerintah.
Sumarno menilai partisipasi masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya mendukung pengembangan energi hijau di Jawa Tengah.
“Ini menjadi potensi bagi masyarakat Jawa Tengah. Kita bicara masalah energi hijau dan kemandirian energi,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah provinsi melihat pengembangan minyak jelantah bukan hanya sebagai kegiatan pengumpulan limbah rumah tangga, tetapi juga sebagai bagian dari peluang pemanfaatan sumber daya untuk mendukung sektor energi.
Meski demikian, pelaksanaan pengumpulan hingga tingkat desa masih berada dalam tahap rencana koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Pemanfaatan Minyak Jelantah Diharapkan Mendukung Kemandirian Energi
Pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan di Kilang Pertamina Cilacap mendapat perhatian karena berkaitan dengan upaya meningkatkan pemanfaatan sumber energi alternatif.
Minyak jelantah merupakan salah satu bahan baku yang dapat digunakan dalam proses produksi SAF melalui pengolahan khusus.
Pengumpulan minyak jelantah dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat menjadi bagian dari upaya penyediaan bahan baku yang dibutuhkan.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mempertemukan potensi minyak jelantah yang tersedia di masyarakat dengan kebutuhan pengembangan energi berkelanjutan di Cilacap.
Sumarno menekankan bahwa langkah tersebut memiliki kaitan dengan pengembangan energi hijau sekaligus upaya memperkuat kemandirian energi.
Namun, rencana perluasan pengumpulan minyak jelantah belum disertai penjelasan mengenai target volume, mekanisme pembelian, maupun sistem distribusi bahan baku dari masyarakat menuju fasilitas pengolahan.
Karena itu, pengembangan kegiatan tersebut masih memerlukan tindak lanjut koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pihak terkait lainnya.
Wapres Juga Berdialog dengan Penghayat Kepercayaan
Setelah meninjau Kilang Pertamina Cilacap, Wakil Presiden melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menemui masyarakat penghayat kepercayaan.
Pertemuan berlangsung di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap.
Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, termasuk permasalahan tanah yayasan.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja Wakil Presiden untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dari berbagai kelompok.
Dengan demikian, kunjungan Gibran ke Kabupaten Cilacap tidak hanya berfokus pada persoalan ekonomi nelayan dan pengembangan energi, tetapi juga mencakup permasalahan sosial yang disampaikan komunitas penghayat kepercayaan.
Meski telah menjadi bahan dialog, informasi mengenai langkah penyelesaian persoalan tanah yayasan belum dijelaskan lebih lanjut.
Pengembangan Energi Hijau Jadi Salah Satu Perhatian Jawa Tengah
Rangkaian kunjungan Wakil Presiden Gibran ke Kabupaten Cilacap menunjukkan sejumlah isu yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari kebutuhan masyarakat pesisir hingga pengembangan energi berkelanjutan.
Dalam sektor kelautan, nelayan menyampaikan persoalan pendangkalan jalur pelayaran serta ketersediaan BBM yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional kapal.
Sementara itu, peninjauan Kilang Pertamina Cilacap memperlihatkan potensi pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku SAF.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang potensi tersebut perlu didukung melalui pengumpulan minyak goreng bekas secara lebih luas.
Setelah sebelumnya melibatkan ASN, pemerintah provinsi berencana memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendorong partisipasi kelompok masyarakat hingga tingkat desa.
Melalui upaya tersebut, pengembangan energi hijau di Cilacap diharapkan mendapat dukungan dari ketersediaan bahan baku yang berasal dari lingkungan masyarakat Jawa Tengah.
Adapun tindak lanjut terhadap keluhan nelayan dan aspirasi masyarakat penghayat kepercayaan masih memerlukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing.
Kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat peluang pengembangan energi alternatif yang dapat mendukung upaya kemandirian energi.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!