Bupati Blora, Arief Rohman, secara resmi melantik Sunaryo sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora dalam prosesi yang berlangsung di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Rabu (28/10/2026). Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah berlangsungnya upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Pengangkatan Sunaryo menjadi bagian dari pengisian jabatan strategis dalam struktur Pemerintah Kabupaten Blora. Sebagai Sekda, ia diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, menjaga harmonisasi hubungan kelembagaan, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
Sebelum menduduki jabatan barunya, Sunaryo menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Ia terpilih setelah melalui proses seleksi dengan dua kandidat lainnya, yakni Kepala Dinas Kesehatan Daerah Blora Edi Widayat dan Inspektur Inspektorat Blora Irfan Agustian.
Bupati Tekankan Pentingnya Harmonisasi Pemerintahan
Bupati Blora Arief Rohman menegaskan bahwa Sekretaris Daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan roda pemerintahan berjalan secara terkoordinasi dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Menurut Arief, Sekda tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penggerak koordinasi birokrasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan lembaga terkait.
Ia mengibaratkan jabatan Sekda sebagai seorang dirigen yang bertanggung jawab menyelaraskan kinerja seluruh unsur pemerintahan agar dapat bergerak menuju tujuan pembangunan yang sama.
Arief berharap Sunaryo mampu menjaga hubungan kerja yang harmonis antara jajaran eksekutif, legislatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai pihak eksternal yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Harmonisasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Blora dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang efektif.
Dengan adanya kepemimpinan Sekda yang baru, Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan semakin mampu memperkuat kerja sama lintas lembaga dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.
Sunaryo Prioritaskan Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi
Setelah resmi dilantik, Sunaryo menyatakan akan memusatkan perhatian pada penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Kedua aspek tersebut menjadi prioritas karena dinilai memiliki peran penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat sistem pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.
Menurut Sunaryo, penguatan SAKIP dan reformasi birokrasi juga menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah untuk mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun-tahun mendatang.
Melalui penguatan sistem tersebut, perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih terukur serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
Sunaryo menempatkan pembenahan sistem birokrasi sebagai salah satu agenda yang perlu mendapat perhatian dalam masa awal kepemimpinannya sebagai Sekda.
Akan Evaluasi Kinerja dan Perkuat Koordinasi Perangkat Daerah
Sunaryo menyadari bahwa tanggung jawab sebagai Sekretaris Daerah bukan merupakan tugas yang sederhana. Jabatan tersebut menuntut kemampuan untuk mengoordinasikan berbagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi dan tanggung jawab berbeda.
Oleh karena itu, ia berencana terlebih dahulu mempelajari serta mengevaluasi proses penyelenggaraan pemerintahan yang telah berlangsung.
Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pembenahan dan penyelarasan kinerja pemerintahan pada tahap berikutnya.
Dalam waktu dekat, Sunaryo juga akan melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan memastikan sejumlah pekerjaan mendesak dapat segera ditangani.
Langkah tersebut diharapkan membantu memperjelas prioritas kerja serta membangun kesamaan pemahaman di antara jajaran perangkat daerah dalam menjalankan agenda pemerintahan Kabupaten Blora.
Pembahasan Anggaran 2027 Jadi Agenda Mendesak
Salah satu pekerjaan yang akan segera menjadi perhatian Sekda Blora adalah pembahasan anggaran daerah untuk tahun 2027.
Sunaryo menilai agenda tersebut perlu ditangani melalui koordinasi yang baik antarperangkat daerah agar penyusunan kebijakan dan program dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan pembangunan.
Selain pembahasan anggaran, ia juga akan memprioritaskan harmonisasi dan sinkronisasi program antarorganisasi perangkat daerah.
Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan kebijakan pemerintah kabupaten selaras dengan visi dan misi kepala daerah, agenda Asta Cita, serta proyek strategis nasional.
Penyelarasan ini menjadi salah satu agenda penting untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian pelaksanaan program di antara perangkat daerah.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan dapat menjalankan berbagai agenda pembangunan dengan arah kebijakan yang lebih terpadu.
Penataan Regulasi dan Aset Daerah Turut Menjadi Perhatian
Selain penguatan koordinasi dan pembahasan anggaran, Sunaryo juga menyoroti pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan barang milik daerah.
Kedua bidang tersebut akan menjadi bagian dari agenda yang perlu dipelajari dan dievaluasi dalam menjalankan tugas barunya.
Menurutnya, penataan regulasi serta pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perhatian terhadap pengelolaan barang milik daerah juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan aset publik dikelola melalui sistem administrasi yang baik.
Sementara itu, harmonisasi peraturan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan daerah memiliki kesesuaian dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan sejumlah agenda tersebut, Sunaryo akan mengawali masa jabatannya melalui evaluasi internal, konsolidasi perangkat daerah, dan penyelesaian pekerjaan prioritas.
Pelantikannya sebagai Sekda Blora menjadi momentum penguatan koordinasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, dengan penekanan pada akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, harmonisasi kelembagaan, serta penyelarasan program pembangunan daerah.
Sumber: Radar Bojonegoro
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!