Prabowo Akui Kekurangan MBG, Minta Pengawasan dan Penindakan Diperketat

Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai kekurangan yang membutuhkan pembenahan. Pemerintah pun memperketat pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.

Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang membahas dua tahun perjalanan pemerintahan, Rabu (21/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan sejumlah tindakan hukum dan administratif yang telah dilakukan terhadap pihak-pihak yang bermasalah dalam penyelenggaraan MBG.

Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 203 orang menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, pemerintah telah memberhentikan 353 orang secara tidak hormat.

Prabowo menegaskan bahwa langkah penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan program yang dinilai memiliki peran penting bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Prabowo Akui Pelaksanaan MBG Masih Memiliki Kekurangan

Presiden Prabowo secara terbuka mengakui bahwa implementasi program Makan Bergizi Gratis belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa MBG tetap merupakan salah satu program strategis pemerintah yang harus dilaksanakan dengan pengawasan dan tanggung jawab yang tinggi.

“MBG strategis, MBG vital, banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Kita akui. 13 orang sudah ditetapkan tersangka, 203 orang diperiksa Kejaksaan Agung. Sudah diberhentikan dengan tidak hormat 353 orang,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, Rabu (21/10/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengakui adanya persoalan dalam pelaksanaan program sekaligus menyampaikan langkah penanganan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat pelanggaran.

Penetapan tersangka, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, dan pemberhentian secara administratif merupakan tindakan yang memiliki mekanisme serta konsekuensi berbeda.

Karena itu, pihak yang masih menjalani pemeriksaan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat hasil pemeriksaan atau proses hukum yang menetapkan tanggung jawabnya.

Presiden meminta agar setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG ditindaklanjuti secara serius sehingga kelemahan dalam penyelenggaraan program dapat diperbaiki.

Sebanyak 2.600 Orang Masih Diperiksa Inspektorat BGN

Selain proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, pengawasan internal terhadap pelaksanaan program MBG juga terus berlangsung.

Prabowo mengungkapkan bahwa sebanyak 2.600 orang masih menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.

Presiden menginstruksikan agar jajaran terkait tidak ragu mengambil tindakan tegas apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran yang terbukti.

“Dalam proses diperiksa Inspektorat BGN 2.600 orang. Jangan ragu-ragu ya. Pecat, bersihkan sampai bersih ya. MBG ini strategis dan sangat penting untuk masa depan anak-anak kita,” ujar Prabowo.

Instruksi tersebut menegaskan pentingnya penegakan disiplin serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan program pemerintah.

Meski Presiden meminta tindakan tegas, proses pemeriksaan tetap diperlukan untuk memastikan bentuk pelanggaran dan menentukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan masih berlangsungnya pemeriksaan terhadap ribuan orang, hasil evaluasi internal BGN menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembenahan penyelenggaraan MBG.

Pemerintah Diminta Memperketat Pengawasan dan Penindakan

Pengakuan Presiden mengenai berbagai kekurangan dalam pelaksanaan MBG turut disertai instruksi untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan program.

Prabowo menekankan bahwa persoalan yang ditemukan tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut.

Ia meminta pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan tindakan tegas sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Dalam konteks tersebut, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, tetapi juga penting untuk memastikan adanya perbaikan setelah persoalan ditemukan.

Pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan diperlukan agar kelemahan dalam pengelolaan program dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat.

Pemerintah juga menghadapi kebutuhan untuk memastikan bahwa penindakan terhadap pihak bermasalah tidak menghambat tujuan utama program, yakni menyediakan dukungan pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia.

Karena itu, proses pembenahan menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan program MBG.

MBG Tetap Dinilai Strategis bagi Masa Depan Anak Indonesia

Meskipun mengakui adanya kekurangan, Presiden Prabowo tetap menempatkan program Makan Bergizi Gratis sebagai agenda strategis pemerintah.

Menurutnya, program tersebut memiliki arti penting bagi masa depan generasi muda Indonesia sehingga pelaksanaannya perlu terus diperbaiki.

Pernyataan Presiden menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan terhadap pelanggaran tidak dimaksudkan untuk mengurangi perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan MBG.

Sebaliknya, langkah tersebut diarahkan agar penyelenggaraan program dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peningkatan kualitas pelaksanaan menjadi perhatian penting mengingat program MBG berkaitan langsung dengan kebutuhan gizi anak-anak.

Dalam hal ini, penguatan pengawasan dan pelaksanaan evaluasi menjadi langkah yang diharapkan dapat mendukung keberlangsungan program secara lebih bertanggung jawab.

Prabowo juga meminta jajaran pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang muncul agar perbaikan dapat terus dilakukan.

Prabowo Singgung Swasembada Pangan hingga Danantara

Selain membahas evaluasi program MBG, Presiden Prabowo turut menyinggung sejumlah agenda pemerintah lainnya dalam sidang kabinet paripurna tersebut.

Beberapa program yang disebut meliputi swasembada pangan, pengembangan Danantara, serta Koperasi Desa Merah Putih.

Ketiga agenda tersebut disampaikan sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat kepentingan nasional melalui berbagai sektor pembangunan.

Prabowo meminta masyarakat dan jajaran pemerintah tetap memiliki keyakinan terhadap arah pembangunan nasional.

“Jadi saya minta jangan kita minder lagi. We are on the right track,” ungkap Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan Presiden mengenai keyakinannya terhadap arah kebijakan pemerintah, meskipun sejumlah program masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks MBG, pemerintah tetap menempatkan evaluasi, pengawasan, dan tindakan terhadap pelanggaran sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan program.

Pembenahan MBG Menjadi Perhatian Pemerintah

Data yang disampaikan Presiden mengenai 13 tersangka, 203 orang yang diperiksa Kejaksaan Agung, 353 orang yang diberhentikan secara tidak hormat, serta 2.600 orang dalam pemeriksaan Inspektorat BGN memperlihatkan sejumlah proses penindakan dan evaluasi yang sedang maupun telah berlangsung.

Namun, masing-masing angka tersebut merujuk pada status penanganan yang berbeda dan tidak dapat langsung disamakan sebagai jumlah pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Langkah pemeriksaan dan penindakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Prabowo menegaskan bahwa keberadaan persoalan di lapangan harus dihadapi melalui evaluasi dan tindakan yang tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan tetap mempertahankan MBG sebagai program strategis, pemerintah berupaya melanjutkan pelaksanaannya bersamaan dengan proses pembenahan dan penguatan pengawasan.

Keberhasilan langkah tersebut nantinya bergantung pada tindak lanjut hasil pemeriksaan, konsistensi penegakan aturan, serta kemampuan penyelenggara program memperbaiki berbagai kekurangan yang telah diidentifikasi.

Sumber: Jawa Pos