PPN Pembalut Disorot, Ini Kebijakan Produk Menstruasi di Berbagai Negara

Pembalut sebagai kebutuhan dasar perempuan masih sulit dijangkau sebagian keluarga kurang mampu di Indonesia. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk tersebut memunculkan sorotan terhadap kebijakan pajak atas kebutuhan menstruasi.

Bagi perempuan dengan keterbatasan ekonomi, membeli pembalut setiap bulan dapat menjadi beban. Sebagian bahkan menggunakan kain perca atau kain bekas sebagai pengganti karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli produk menstruasi.

Akses sanitasi masih menjadi tantangan

Kondisi itu menunjukkan akses terhadap produk menstruasi yang aman dan layak masih menjadi tantangan. Menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari, sehingga kebutuhan sanitasi semestinya dapat dipenuhi tanpa terhalang kondisi ekonomi.

Sejumlah negara telah menerapkan kebijakan untuk memperluas akses terhadap produk menstruasi. Langkahnya beragam, mulai dari penyediaan produk gratis hingga pengurangan pajak untuk menekan harga di pasaran.

Penyediaan produk gratis

Skotlandia menyediakan produk menstruasi gratis melalui Period Products (Free Provision) (Scotland) Act. Produk tersebut tersedia di pusat komunitas, perpustakaan, dan institusi pendidikan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan menstruasi tanpa terbebani biaya.

Selandia Baru, Kenya, Botswana, dan Afrika Selatan juga menerapkan penyediaan produk menstruasi gratis, salah satunya bagi siswi agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Prancis memberikan bantuan biaya untuk produk yang dapat digunakan kembali bagi kelompok tertentu, termasuk perempuan berusia di bawah 26 tahun.

Kanada mewajibkan penyediaan produk menstruasi gratis di sekolah dan tempat kerja federal. Di sejumlah wilayah Australia dan Amerika Serikat, pembalut gratis disediakan di toilet sekolah negeri, sedangkan Catalunya di Spanyol membagikan menstrual cup dan pembalut kain yang dapat digunakan berulang kali melalui apotek lokal.

Pengurangan beban pajak

Selain penyediaan gratis, sejumlah negara menekan harga melalui pengurangan atau penghapusan tampon tax, sebutan bagi pajak atas produk menstruasi. Inggris dan India mengurangi beban pajak tersebut, sementara Vietnam dan Jerman menerapkan tarif yang lebih rendah; Italia memberi tarif khusus untuk produk reusable seperti pembalut kain dan menstrual cup.

Beragam kebijakan itu menunjukkan akses produk menstruasi dapat diperluas melalui penyediaan gratis maupun pengurangan pajak. Di Indonesia, keterjangkauan pembalut masih perlu mendapat perhatian melalui kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi agar perempuan memperoleh produk sanitasi yang aman dan layak.

Sumber: Banten TV