Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Hadiyanto, menghadiri acara lepas sambut Pimpinan Tinggi Pratama Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum di Auditorium BPSDM Hukum, Serang, pada Rabu (14/10/2026), yang menandai pergantian kepemimpinan sekaligus penguatan sinergi antara unit kerja Kementerian Hukum di tingkat pusat dan daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, dihadiri oleh sejumlah pimpinan dari berbagai unit kerja Kementerian Hukum. Turut hadir Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rahadyanto, Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Esy Saidah Syam, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Septi Erni.
Pentingnya keharmonisan dan kesinambungan
Dalam sambutannya, Kepala BSK Hukum menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan serta rasa syukur dalam menghadapi dinamika organisasi. Ia mengingatkan bahwa sebagai organisasi yang tidak terlalu besar, BSK Hukum harus senantiasa memelihara kekeluargaan dan kesinambungan kinerja.
Organisasi senantiasa mengalami dinamika. Namun demikian, keberhasilan hingga tahap akhir dicapai oleh individu yang memiliki kesabaran dan rasa syukur. Badan Strategi Kebijakan Hukum merupakan organisasi yang tidak terlalu besar, oleh karena itu penting untuk menjaga suasana kekeluargaan dan keharmonisan.
Ia juga mengajak pimpinan baru untuk melanjutkan program positif yang telah dijalankan oleh pendahulunya serta menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan mengayomi.
Komitmen sinergi dan pembelajaran berkelanjutan
Hadiyanto menegaskan pentingnya rasa syukur serta kemauan untuk terus belajar dalam melaksanakan tugas di Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum. Pengalaman di badan tersebut memberikan bekal dalam menyusun analisis kebijakan yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di manapun kita bertugas, rasa syukur dan kemauan untuk terus belajar merupakan kunci utama. BSK Hukum mengajarkan kita untuk berpikir secara berkualitas dan terarah, serta menghasilkan analisis kebijakan yang memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat, ujar Hadiyanto.
Ia menambahkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten akan senantiasa menjaga dan memperkuat sinergi dengan unit kerja di tingkat pusat. Kolaborasi tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.
Melalui pergantian pimpinan ini, Badan Strategi Kebijakan Hukum diharapkan dapat menghasilkan strategi kebijakan hukum yang adaptif serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten juga berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan kebijakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.
Sumber: BantenNews.co.id
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!