Pemerintah menghormati aksi Greenpeace yang membentangkan spanduk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyebut dampak krisis iklim dan biaya hidup masyarakat juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Syahganda.
Penanganan karhutla
Pemerintah, kata Syahganda, terus menjalankan kebijakan untuk menangani persoalan lingkungan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global. Dalam penanganan krisis iklim, pemerintah memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Presiden Prabowo disebut memimpin langsung penanganan karhutla dan mengarahkan tambahan belanja tidak terduga sebesar Rp760 miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota terdampak.
Pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Presiden meminta sanksi diperberat hingga perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai terorisme ekologi.
Stimulus biaya hidup
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan kebijakan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup dan menjaga daya beli. Salah satunya adalah paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun.
“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” kata Syahganda.
Masukan dari Greenpeace
Penambahan pasokan beras diharapkan membantu menjaga stabilitas harga pangan, sementara kebijakan harga BBM ditujukan memberi kepastian bagi masyarakat. Pemerintah menyatakan penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli membutuhkan upaya berkelanjutan.
Syahganda mengatakan pemerintah terbuka terhadap masukan Greenpeace, termasuk data dan rekomendasi untuk menjadi bahan evaluasi kementerian terkait. Aspirasi melalui aksi publik dipandang sebagai bagian dari ruang partisipasi masyarakat dalam mendorong perbaikan kebijakan.
Sumber: ANTARA News Banten
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!