Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong pemangkasan rantai distribusi pangan yang tidak efisien setelah menyoroti selisih harga ayam sekitar Rp25.000 per kilogram dari tingkat peternak hingga konsumen. Dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 di Makassar, Jumat (23/10/2026), ia menyebut harga ayam di tingkat peternak Rp21.000 per kilogram, sedangkan di pasar mencapai Rp46.000 per kilogram.
Menurut Amran, surplus produksi tidak seharusnya membuat harga jual produsen rendah ketika konsumen masih membeli pangan dengan harga tinggi. Pengendalian inflasi, katanya, harus berjalan bersama perlindungan bagi petani dan peternak agar mereka memperoleh nilai jual yang layak.
“Tujuan kita bukan membuat harga petani jatuh supaya konsumen murah. Tujuan kita adalah petani mendapat harga yang layak, konsumen membeli dengan harga yang wajar, dan mata rantai yang tidak efisien kita pangkas,” ujarnya dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026.
Inflasi dan surplus pangan
Amran menyatakan inflasi berada pada level 3,28 persen, masih di bawah batas atas target 3,5 persen. Meski dinilai terkendali, stabilitas inflasi perlu diiringi pembenahan distribusi agar manfaat produksi pangan dirasakan lebih merata.
Ia mencontohkan produksi ayam, telur, dan beras yang mengalami surplus, dengan sebagian beras telah diekspor. Namun, melimpahnya produksi itu belum otomatis menjamin harga terjangkau bagi konsumen maupun keuntungan yang layak bagi peternak.
“Produksi ayam kita surplus, telur surplus, beras juga surplus. Bahkan sudah ada yang kita ekspor. Tetapi peternaknya mengeluh karena harga di tingkat mereka rendah, konsumen juga mengeluh karena harga di pasar tinggi. Ini yang harus kita benahi,” ungkapnya.
Distribusi dan penyimpanan
Amran menilai kesenjangan harga menunjukkan perlunya evaluasi distribusi serta mata rantai perdagangan. Praktik perdagangan yang berpotensi merugikan produsen dan konsumen, menurutnya, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Pembenahan diarahkan pada penguatan distribusi, pemangkasan mata rantai yang tidak efisien, dan pembangunan infrastruktur penyimpanan. Pemerintah juga mendorong cold storage untuk mengelola pasokan saat produksi melimpah atau berkurang, terutama bagi cabai, tomat, telur, dan ayam.
Selain itu, koperasi didorong untuk menghubungkan petani dengan konsumen secara lebih langsung. Skema tersebut diharapkan memperpendek rantai pasok, meningkatkan posisi tawar petani dan peternak, serta menekan selisih harga tanpa menjatuhkan harga di tingkat produsen.
Antisipasi iklim dan penguatan daerah
Di luar distribusi, Amran mengingatkan perubahan iklim tetap menjadi tantangan bagi produksi dan pasokan pangan. Ia menyebut Indonesia menghadapi El Nino pada 2025 dan 2026, sementara La Nina diperkirakan terjadi pada tahun berikutnya, sehingga kolaborasi pemerintah pusat, daerah, petani, peternak, dan pemangku kepentingan diperlukan.
Di Sulawesi, Maluku, dan Papua, setiap daerah didorong mengoptimalkan komoditasnya untuk memperkuat ketersediaan pangan dan mengurangi ketergantungan distribusi dari wilayah lain. Pemerintah juga berkomitmen menjaga swasembada beras berkelanjutan serta memperkuat kemandirian ayam, telur, bawang merah, dan gula konsumsi, yang perlu diikuti pembenahan tata niaga.
Sumber: Sulawesi Pos
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!