Terkini

Kemenhut Dorong Perhutanan Sosial Naik Kelas melalui Pembiayaan Berkelanjutan

Kemenhut dorong perhutanan sosial naik kelas melalui pembiayaan berkelanjutan. Program seluas 8,48 juta hektare turut mendukung ekonomi warga dan hutan lestari.

Images Source : ANTARA News

Kemenhut Perkuat Perhutanan Sosial Jadi Usaha Produktif dan Berdaya Saing

JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mendorong pengembangan perhutanan sosial agar tidak hanya memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan kegiatan usaha produktif yang berdaya saing melalui dukungan pembiayaan dan investasi berkelanjutan. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Catur Endah Prasetiani, dalam dialog bertajuk From Permits to Portfolios: Unlocking Capital for Social Forestry as Bankable Climate Investment di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, menekankan pentingnya menjadikan perhutanan sosial sebagai kegiatan usaha yang layak memperoleh pembiayaan sekaligus mendukung aksi iklim. Hingga Oktober 2026, program perhutanan sosial telah menjangkau 8,48 juta hektare kawasan hutan melalui 11.364 persetujuan pengelolaan yang melibatkan sekitar 1,44 juta kepala keluarga, sehingga menjadi landasan penting bagi penguatan ekonomi masyarakat dan upaya menghadapi perubahan iklim.

Pembiayaan Campuran Didorong untuk Memperkuat Usaha Masyarakat Hutan

Catur menjelaskan bahwa tantangan berikutnya adalah meningkatkan kemampuan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar dapat mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan sekaligus memenuhi persyaratan untuk memperoleh dukungan pembiayaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemenhut mendorong penguatan kelembagaan, perbaikan tata kelola usaha, peningkatan mutu produk, pengolahan hasil hutan, perluasan akses pasar, serta penerapan skema pembiayaan campuran atau blended finance yang menggabungkan dana publik, hibah donor, filantropi, penjaminan risiko, dan investasi swasta. Melalui pendekatan ini, dukungan pendanaan diharapkan tidak hanya digunakan untuk kegiatan produksi, tetapi juga membantu kelompok masyarakat meningkatkan kapasitas usaha, mengembangkan produk bernilai tambah, serta mempersiapkan kegiatan ekonomi berbasis hutan yang layak mendapatkan investasi.

Pengakuan Hutan Adat dan Pembiayaan Karbon Jadi Perhatian Kemenhut

Selain memperluas akses pembiayaan, Kemenhut menekankan pentingnya percepatan pengakuan hutan adat dan kepastian hak masyarakat hukum adat sebagai dasar pengembangan pendanaan iklim yang inklusif dan memberikan manfaat secara adil. Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat dengan luas sekitar 376.280 hektare, sementara percepatan pengakuan kawasan lainnya terus diupayakan melalui penguatan data, kerja sama berbagai pihak, verifikasi lapangan, serta dukungan pendanaan yang tetap menghormati hak dan proses pengambilan keputusan masyarakat adat. Catur menambahkan bahwa peluang pembiayaan melalui pasar karbon juga dapat dikembangkan sebagai instrumen pendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, dengan memastikan masyarakat setempat, termasuk perempuan dan masyarakat hukum adat, memperoleh manfaat ekonomi secara proporsional dan berkeadilan.

Sumber: ANTARA News

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *