Terkini

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026

Penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga Oktober 2026, didominasi PPN PMSE, disusul pajak SIPP, fintech, dan transaksi aset kripto.

Images Source : Liputan 6

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Terus Bertumbuh

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga Oktober 2026, yang bersumber dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat, sehingga pemerintah perlu terus menyesuaikan strategi administrasi serta pengawasan perpajakan. Berdasarkan keterangan resmi pada Sabtu (21/11/2026), kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE senilai Rp46,36 triliun, disusul Pajak SIPP sebesar Rp6,02 triliun, pajak fintech Rp5,5 triliun, dan pajak transaksi aset kripto Rp2,23 triliun.

PPN Perdagangan Digital Jadi Penyumbang Terbesar

Hingga 31 Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN, dengan 249 perusahaan di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak senilai Rp46,36 triliun, sementara sepanjang Oktober tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut. Penerimaan PPN PMSE terus meningkat sejak 2020, dengan setoran sebesar Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp10,69 triliun selama Januari hingga Oktober 2026. Sementara itu, penerimaan pajak aset kripto mencapai Rp2,23 triliun yang terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri Rp881,82 miliar, sedangkan penerimaan pajak fintech mencapai Rp5,5 triliun melalui PPh Pasal 23 sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 Rp728,28 miliar, dan PPN dalam negeri Rp3,24 triliun.

DJP Perkuat Sistem Perpajakan Digital yang Berkelanjutan

Penerimaan Pajak SIPP hingga Oktober 2026 tercatat mencapai Rp6,02 triliun, terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun, dengan setoran sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp1,95 triliun. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa perkembangan ekonomi digital harus didukung sistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan melalui penguatan administrasi serta mekanisme pemungutan yang mampu mengikuti perubahan model bisnis dan transaksi digital. Melalui langkah tersebut, DJP berupaya mengoptimalkan kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi seluruh pelaku usaha, baik yang bergerak di sektor digital maupun konvensional.

Sumber: Liputan6.com

Penulis: Agustina Melani

Tanggal Terbit: 21 November 2026, pukul 13.26 WIB

URL: www.liputan6.com/bisnis/read/8339638/pajak-ekonomi-digital-sentuh-rp-601-triliun-hingga-oktober-2026

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *