Indonesia Tetapkan Tiga Prioritas Tekan Deforestasi pada 2030, Perkuat Perlindungan Hutan dan Ekonomi Berkelanjutan

Pemerintah Fokus pada Perlindungan Hutan dan Pemulihan Ekosistem

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan tiga prioritas utama dalam upaya mengurangi deforestasi dan kerusakan hutan hingga 2030, yakni meningkatkan perlindungan kawasan hutan, mengembangkan ekonomi kehutanan berkelanjutan, serta memperluas keterlibatan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, dalam peluncuran peta jalan penanganan deforestasi yang berlangsung pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026). Melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, pemerintah memprioritaskan pengurangan pembukaan hutan, rehabilitasi kawasan terdegradasi, pemulihan lahan gambut, serta penguatan pencegahan kebakaran hutan melalui sistem peringatan dini, keterlibatan masyarakat, dan respons cepat di wilayah rawan kebakaran.

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Didorong untuk Tingkatkan Nilai Ekonomi

Prioritas kedua diarahkan pada peningkatan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, serta kegiatan ekonomi lain tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem. Pemerintah juga mengembangkan mekanisme pembiayaan konservasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) pada sejumlah taman nasional agar pengelolaan penerimaan dapat dilakukan secara lebih fleksibel untuk mendukung kebutuhan perlindungan lingkungan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan kepentingan pelestarian kawasan hutan dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Perhutanan Sosial dan Dukungan Internasional Jadi Penguatan Strategi

Pada prioritas ketiga, pemerintah memperluas peran masyarakat melalui program Perhutanan Sosial yang telah memberikan akses pengelolaan kawasan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare dan menjangkau sekitar 1,4 juta kepala keluarga, dengan penguatan lanjutan berupa pendampingan teknis, dukungan pembiayaan, pengembangan usaha, serta perluasan akses pasar. Dalam forum internasional tersebut, Indonesia turut menekankan pentingnya dukungan pendanaan yang mudah diakses dan memiliki kepastian, termasuk melalui skema pembayaran berbasis hasil REDD+, disertai transfer teknologi dan peningkatan kapasitas untuk mendukung pemulihan ekosistem, pencegahan kebakaran, pemantauan hutan, serta pelaporan yang transparan. Pemerintah juga mengingatkan bahwa penanggulangan deforestasi membutuhkan koordinasi lintas sektor karena tekanan terhadap kawasan hutan berkaitan erat dengan kebijakan penggunaan lahan, kegiatan ekonomi, dan rantai pasok komoditas.

Sumber: ANTARA News