Wamenhut Dorong Pembiayaan Konservasi Inovatif di COP31, Perkuat Pengelolaan Taman Nasional Indonesia

Indonesia Perkuat Komitmen Pendanaan Konservasi di Forum COP31

JAKARTA – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sistem pembiayaan konservasi yang inovatif sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan taman nasional dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Dalam keterangannya yang diterima pada Selasa (10/11/2026), Rohmat menjelaskan bahwa pengembangan pembiayaan tersebut diarahkan dari proyek percontohan menuju platform nasional yang mengintegrasikan sumber pendanaan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, pengelolaan kawasan, serta pencapaian hasil konservasi yang terukur. Ia juga menegaskan bahwa seluruh taman nasional tetap berada di bawah kewenangan negara, sementara pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam menentukan prioritas perlindungan lingkungan, mengambil keputusan pengelolaan, dan menjalankan pengawasan kawasan konservasi.

Empat Taman Nasional Masuk Agenda Transformasi Pengelolaan Konservasi

Kementerian Kehutanan memprioritaskan pembangunan sistem pembiayaan yang kredibel, pengembangan instrumen investasi konservasi, penyempurnaan regulasi, peningkatan fleksibilitas keuangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola kawasan. Sebagai bagian dari agenda tersebut, pemerintah menyiapkan transformasi pengelolaan melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) pada empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas, dengan pelaksanaan tetap mengikuti tahapan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat pengelolaan kawasan konservasi dengan dukungan pendanaan yang lebih terstruktur tanpa mengurangi fungsi utama taman nasional sebagai wilayah perlindungan keanekaragaman hayati.

Satgas Pembiayaan Inovatif Dorong Investasi Berkelanjutan bagi Konservasi Alam

Dalam forum strategis COP31, Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Indonesia memperkenalkan sejumlah alternatif pendanaan konservasi yang mengadaptasi praktik internasional, antara lain kerangka kredit keanekaragaman hayati (Biodiversity Credit Framework), pendanaan permanen berbasis proyek (Project Finance for Permanence), obligasi konservasi satwa liar (Wildlife Conservation Bonds), serta pembiayaan berbasis hasil yang merujuk pada keberhasilan model Rhino Bond. CEO WWF Indonesia sekaligus anggota satuan tugas, Aditya Bayunanda, menyambut positif langkah pemerintah dalam membangun sistem pendanaan yang lebih terarah karena dinilai mampu membuka peluang kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan mitra internasional. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mengembangkan pembiayaan konservasi yang sebelumnya banyak bergantung pada donasi menjadi pendekatan berbasis investasi berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak positif terhadap kelestarian alam atau nature-positive economy.

Sumber: ANTARA News