Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.
Penegasan tersebut disampaikan Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11/2026), sebagai bentuk komitmen Kementerian Kehutanan dalam mempertahankan fungsi konservasi kawasan yang menjadi habitat utama badak jawa (Rhinoceros sondaicus).
Raja Juli menyatakan bahwa kewenangan penerbitan PPKH berada pada Kementerian Kehutanan. Karena itu, ia memastikan tidak akan memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan di taman nasional tersebut.
“Kalau toh tetap ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.
Menurutnya, perlindungan kawasan Ujung Kulon menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan keberlangsungan populasi badak jawa yang tersisa.
Ia menekankan bahwa kawasan taman nasional harus dipertahankan sebagai wilayah konservasi, bukan dialihfungsikan untuk kegiatan pertambangan.
Selain menolak pertambangan di dalam kawasan taman nasional, Raja Juli juga menyarankan agar aktivitas pertambangan tidak dilakukan di wilayah sekitar Ujung Kulon.
Terkait informasi mengenai wilayah usaha pertambangan (WUP) di kawasan tersebut, ia menjelaskan bahwa kepastian status dan penetapan wilayahnya merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Saran saya, lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP,” ujarnya.
Raja Juli kembali memastikan bahwa Kementerian Kehutanan akan mempertahankan fungsi utama Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.
Komitmen tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga kelangsungan hidup badak jawa, salah satu satwa yang menjadi perhatian utama konservasi di Indonesia.
Menurutnya, langkah perlindungan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembatasan kegiatan yang berpotensi mengganggu kawasan. Pemerintah juga perlu memperkuat pengelolaan habitat agar kondisi ekosistem tetap mendukung keberadaan satwa tersebut.
Upaya yang diperlukan antara lain rehabilitasi hutan, pemulihan ekosistem, serta peningkatan pengamanan kawasan konservasi.
Pengawasan habitat juga perlu diperkuat dengan penambahan kamera jebak atau camera trap dan peningkatan jumlah polisi kehutanan yang bertugas menjaga kawasan.
Raja Juli menekankan bahwa seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak jawa.
Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan rekomendasi kalangan ilmuwan mengenai perlunya pengembangan habitat kedua atau populasi liar kedua bagi badak jawa.
Gagasan tersebut merupakan bagian dari kajian konservasi untuk mendukung keberlangsungan spesies dalam jangka panjang.
Sejumlah kawasan yang masih dipelajari sebagai kemungkinan habitat kedua meliputi Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, serta kawasan taman nasional lainnya.
Meski demikian, Raja Juli menjelaskan bahwa penentuan lokasi habitat kedua masih berada dalam tahap kajian ilmiah. Belum ada keputusan mengenai kawasan yang akan ditetapkan.
Dengan demikian, pengembangan habitat alternatif tidak mengubah kedudukan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat utama badak jawa.
Melalui penegasan mengenai PPKH pertambangan dan penguatan pengamanan kawasan, Kementerian Kehutanan menempatkan perlindungan habitat serta pemulihan ekosistem sebagai prioritas dalam pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.
Sumber: ANTARA News Jambi
Penulis: Arnidhya Nur Zhafira
Tanggal terbit: 20 November 2026




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!