Terkini

ESDM Tegaskan Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Belum Ada Izin Tambang yang Diterbitkan

ESDM tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah tambang. Sebagian perairan sekitar masuk WUP, namun belum ada izin penambangan yang diterbitkan pemerintah.

Images Source : BeritaSatu

Kementerian ESDM Pastikan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Tidak Masuk Wilayah Tambang

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Kabupaten Pandeglang, Banten, tidak termasuk wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, pada Selasa (17/11/2026) menjelaskan bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar taman nasional, bukan kawasan konservasi yang menjadi habitat badak jawa. Ia juga memastikan bahwa pemerintah hingga kini belum menerbitkan satu pun izin pertambangan, baik di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun di perairan sekitarnya.

Penetapan Wilayah Pertambangan Berawal dari Usulan Pemerintah Provinsi Banten

Dwi Anggia menjelaskan bahwa pembahasan wilayah pertambangan di perairan Banten telah berlangsung sejak 2013, ketika Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan WUP yang kemudian dikecualikan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pemerintah Provinsi Banten kembali mengusulkan sebagian wilayah perairan tersebut melalui surat tertanggal 16 November 2015, yang selanjutnya tercantum dalam keputusan penetapan wilayah pertambangan tahun 2017 dan diperbarui melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Adapun Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 pada dasarnya memperbarui sebagian ketentuan sebelumnya, dengan mempertimbangkan data geologi yang menunjukkan adanya potensi mineral pada sejumlah wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon.

Status WUP Bukan Izin Penambangan, Perlindungan Kawasan Konservasi Tetap Berlaku

Kementerian ESDM menekankan bahwa penetapan suatu kawasan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya mineral nasional dan tidak secara otomatis memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan. Setiap pengajuan izin pertambangan tetap harus memenuhi persyaratan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah memastikan bahwa penetapan WUP di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon tidak mengubah fungsi kawasan konservasi maupun mengurangi perlindungan terhadap Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat satwa langka, termasuk badak jawa.

 

 

Sumber: BeritaSatu

Penulis: Bambang Ismoyo

Editor: Salman Mardira

URL: BeritaSatu – Badak Jawa Mau Dipindah, ESDM: Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan

Tanggal terbit: Rabu, 18 November 2026 | 08:59 WIB

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *