Terkini

PPP Pandeglang Tolak Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Desak Pencabutan WUP Tambang di Ujung Kulon

PPP Pandeglang menolak relokasi badak jawa ke Alas Purwo dan mendesak pencabutan WUP tambang di sekitar Ujung Kulon demi menjaga habitat serta keselamatan satwa

Images Source : Radar Banten

PPP Pandeglang Tegaskan Penolakan Relokasi Badak Jawa dari Habitat Aslinya

PANDEGLANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pandeglang menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur, menyusul wacana pembentukan habitat kedua yang sebelumnya dikemukakan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Sekretaris DPC PPP Pandeglang sekaligus Sekretaris Yayasan Gerakan Masyarakat Lestari (Gemari), Fahru Rijal, pada Kamis (19/11/2026) menyampaikan bahwa pemindahan badak jawa tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis konservasi, tetapi juga menyangkut keselamatan satwa, keberlangsungan ekosistem, serta identitas masyarakat Pandeglang yang menjadikan badak bercula satu sebagai kebanggaan dan lambang daerah. Meskipun mengakui bahwa kawasan Ujung Kulon memiliki ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, Rijal berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya memprioritaskan penguatan perlindungan serta mitigasi bencana di habitat asli daripada memindahkan satwa tersebut ke luar Banten.

Risiko Translokasi dan Kelayakan Habitat Alas Purwo Perlu Dikaji Mendalam

Fahru Rijal mengingatkan bahwa proses translokasi badak jawa memiliki risiko keselamatan, mulai dari penangkapan, pengangkutan jarak jauh, hingga penyesuaian terhadap lingkungan baru, sehingga ia meminta pemerintah menjadikan kematian badak jawa jantan bernama Musofa pada November 2025 setelah menjalani pemindahan ke fasilitas Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di kawasan Ujung Kulon sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Ia juga mempertanyakan keterbukaan kajian ilmiah mengenai kelayakan ekologis Taman Nasional Alas Purwo, terutama menyangkut ketersediaan pakan alami, sumber air, daya dukung lingkungan, serta kemungkinan keberhasilan reproduksi badak jawa apabila ditempatkan di kawasan tersebut. Menurutnya, status Alas Purwo sebagai taman nasional tidak serta-merta menjamin kesesuaiannya sebagai habitat baru, sehingga setiap keputusan konservasi harus dilandasi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibahas melalui dialog dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Provinsi Banten, akademisi, pemerhati lingkungan, organisasi mahasiswa, serta masyarakat sekitar kawasan konservasi.

PPP Minta Konservasi Ujung Kulon Diperkuat dan WUP Tambang Dicabut

Sebagai alternatif terhadap rencana relokasi, Rijal mendorong pemerintah pusat mengarahkan anggaran dan kebijakan pada penguatan konservasi di habitat asli atau in-situ, termasuk meningkatkan pengawasan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, memperkuat sistem mitigasi bencana, dan mengoptimalkan pengelolaan fasilitas JRSCA. Ia juga mendesak pemerintah mencabut penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Ujung Kulon karena menurut penilaiannya keberadaan wilayah pertambangan tersebut berpotensi mengancam kelestarian ekosistem dan ruang hidup badak jawa. Rijal menegaskan bahwa perlindungan habitat, pengurangan risiko bencana, serta penguatan tata kelola konservasi Ujung Kulon semestinya menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga keberlangsungan satwa langka tersebut.

 

Sumber: Radar Banten

Penulis: Purnama Irawan

Editor: Bayu Mulyana

Tanggal terbit: Jumat, 20 November 2026 11.44

URL: Radar Banten – PPP Pandeglang Tolak Pemindahan Badak Jawa dan Mendesak Cabut WUP Tambang di Ujung Kulon

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *