Terkini

Indonesia Luncurkan Tiga Proyek Karbon Biru di COP31, Dorong Pemulihan Ekosistem Pesisir

Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru di COP31, Turki, mencakup Kalimantan Utara, Pantura Jawa, dan Belitung Timur untuk pemulihan pesisir dan warga RI.

Image Source : https://jambi.antaranews.com

Pemerintah Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (17/11/2026). Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem pesisir dan pengembangan nilai ekonomi karbon untuk mendukung penanganan perubahan iklim.

Peluncuran proyek dilakukan melalui kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Ketiga kementerian tersebut terlibat dalam pengembangan program yang memanfaatkan potensi ekosistem pesisir Indonesia.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menjelaskan bahwa tiga proyek karbon biru tersebut berlokasi di Kalimantan Utara, kawasan Pantai Utara Jawa, serta Belitung Timur. Masing-masing wilayah memiliki cakupan dan karakteristik ekosistem yang berbeda.

Proyek di Kalimantan Utara memperoleh dukungan pendanaan melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), yang berfokus pada penguatan ketahanan kawasan pesisir melalui ekosistem mangrove.

Pendanaan program tersebut berasal dari Bank Dunia dengan dukungan donor Denmark. Nilainya mencapai sekitar 4 juta dolar Amerika Serikat, yang digunakan untuk mendukung kegiatan proyek sekaligus pengembangan kapasitas pihak-pihak yang terlibat.

Diaz menyampaikan bahwa proyek di Kalimantan Utara mencakup area seluas sekitar 43 ribu hektare. Program tersebut juga dikelola dengan keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Dari sisi potensi pengurangan emisi, proyek di Kalimantan Utara diperkirakan dapat menghasilkan kompensasi karbon sebesar 5,5 juta ton setara karbon dioksida. Perhitungan potensi tersebut menggunakan skema Verra.

Angka itu masih merupakan perkiraan potensi kompensasi karbon dari proyek, sehingga tidak dapat diartikan sebagai jumlah pengurangan emisi yang seluruhnya sudah terealisasi.

Sementara itu, dua proyek lainnya berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proyek di kawasan Pantai Utara Jawa mencakup wilayah sekitar 81 ribu hektare, sedangkan proyek di Belitung Timur meliputi area seluas 14 ribu hektare.

Pengembangan karbon biru di Belitung Timur memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan dua jenis ekosistem pesisir, yakni hutan mangrove dan padang lamun.

Diaz menilai keberadaan mangrove dan padang lamun dalam satu kawasan pengembangan dapat menjadi contoh penting bagi pelaksanaan proyek karbon biru yang melibatkan lebih dari satu jenis ekosistem.

Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menjelaskan bahwa program M4CR di Kalimantan Utara telah berjalan selama sekitar tiga setengah tahun.

Saat ini, proyek tersebut sedang menjalani proses untuk masuk ke dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Tahapan registrasi menjadi bagian dari pengembangan instrumen karbon yang terkait dengan program tersebut.

Nani menekankan bahwa pengelolaan mangrove tidak hanya berkaitan dengan manfaat lingkungan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Menurutnya, masyarakat merupakan unsur penting dalam pelaksanaan program sehingga manfaat ekonomi dari pengembangan karbon biru perlu memberikan dampak bagi komunitas setempat.

Dalam skema yang dijelaskan Nani, hampir 50 persen nilai ekonomi yang dihasilkan dari karbon biru direncanakan kembali kepada masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan proyek tidak hanya diarahkan pada pencapaian tujuan lingkungan, tetapi juga pada pemberian manfaat ekonomi bagi warga pesisir.

Dukungan terhadap pengembangan karbon biru juga diperkuat melalui regulasi sektor kelautan dan perikanan. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon.

Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan perdagangan karbon biru dalam lingkup pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa penyelenggaraan nilai ekonomi karbon pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pemulihan ekosistem dan menjadi salah satu solusi dalam menghadapi perubahan iklim.

Menurutnya, manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan karbon dapat menjadi dorongan tambahan bagi pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan.

Dengan demikian, pengembangan pasar karbon biru tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung perlindungan dan perbaikan kondisi ekosistem pesisir.

Peluncuran tiga proyek di COP31 memperlihatkan langkah Indonesia dalam mengembangkan potensi mangrove dan padang lamun melalui program yang melibatkan pemerintah, dukungan pendanaan, serta masyarakat pesisir.

Melalui proyek di Kalimantan Utara, Pantai Utara Jawa, dan Belitung Timur, pemerintah berupaya mengintegrasikan tujuan penanganan perubahan iklim, pemulihan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengembangan karbon biru.

Sumber: ANTARA News Jambi
Editor: Tidak disebutkan
Tanggal terbit: 18 November 2026
URL: https://jambi.antaranews.com/berita/674439/indonesia-luncurkan-tiga-proyek-karbon-biru-di-cop31

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *