BANJARMASIN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat identifikasi dan analisis untuk mengembangkan sistem informasi penanganan banjir di daerah. Salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan tersebut adalah penguatan sistem peringatan dini bencana banjir.
Kegiatan yang berlangsung pada 29–31 Oktober 2026 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Analis Kebencanaan Ahli Muda Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Bencana BNPB, Sesa Wiguna, menjelaskan bahwa BNPB telah memiliki aplikasi InaRISK yang menyediakan informasi terkait kajian risiko bencana.
Menurut Sesa, sistem informasi peringatan dini mencakup empat komponen utama yang telah disepakati dalam komunitas global, yakni pengetahuan risiko, pemantauan, diseminasi informasi, dan aksi.
Dalam kajian risiko bencana, BNPB menyajikan tiga aspek penting. Pertama, informasi bahaya yang menunjukkan potensi fenomena bencana dan lokasi kejadiannya. Kedua, kerentanan untuk mengidentifikasi objek atau wilayah yang berpotensi terdampak. Ketiga, kapasitas yang berkaitan dengan kesiapan dan bantuan dalam menghadapi bencana.
Informasi tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi InaRISK yang tersedia dalam platform web dan iOS maupun perangkat gawai.
Sesa menjelaskan, aplikasi InaRISK dapat menampilkan informasi ancaman bencana berdasarkan lokasi pengguna. Ketika fitur informasi bahaya dibuka, aplikasi akan menunjukkan potensi ancaman yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.
Selain itu, InaRISK juga menyediakan panduan tindakan yang dapat dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Informasi tersebut dilengkapi infografis yang muncul ketika tingkat ancaman berada pada kategori sedang dan tinggi.
Ia berharap kegiatan yang diinisiasi Kemendagri tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aplikasi InaRISK, khususnya di Kota Banjarmasin dan wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki potensi banjir cukup tinggi.
Rapat tersebut merupakan bagian dari program sinkronisasi urusan pemerintahan daerah tingkat II dengan program Bina Pembangunan Daerah. Kegiatan ini juga mencakup fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah melalui Program Ketangguhan Banjir Perkotaan atau National Urban Flood Resilience Program (NUFReP).
Pengembangan sistem informasi diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan banjir, mulai dari penyediaan informasi risiko hingga penyampaian peringatan dini kepada masyarakat.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!