Pengembangan layanan literasi masyarakat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menghadapi tantangan serius. Dari total 75 perpustakaan desa atau kalurahan yang tersebar di wilayah tersebut, hanya sekitar 20 persen atau 15 perpustakaan yang dinilai aktif dan memiliki pengelolaan yang berjalan dengan baik.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas perpustakaan di tingkat desa belum sepenuhnya diimbangi dengan aktivitas pelayanan yang optimal. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta dukungan anggaran menjadi dua persoalan utama yang menghambat keberlanjutan operasional dan pengembangan perpustakaan.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Bantul, Dian Mutiara Sri Rahmawati, mengungkapkan bahwa sebagian besar perpustakaan desa masih membutuhkan perhatian dalam aspek tata kelola, ketersediaan tenaga pengelola, dan pembiayaan kegiatan.
Berdasarkan kondisi yang teridentifikasi, sekitar 5 persen perpustakaan desa bahkan belum menjalankan aktivitas perpustakaan.
“Yang bagus dan benar-benar berjalan itu sekitar 20 persen,” ujar Dian, Minggu (1/11/2026).
Keterbatasan Pengelola Hambat Keberlanjutan Perpustakaan
Dian menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan perpustakaan desa sangat dipengaruhi oleh keberadaan tenaga pengelola yang aktif dan memiliki perhatian terhadap kegiatan literasi masyarakat.
Perpustakaan yang didukung pengelola dengan komitmen kuat cenderung mampu mempertahankan kegiatan dan mengembangkan layanan. Sebaliknya, keterbatasan tenaga pengelola dapat menyebabkan fasilitas perpustakaan kurang dimanfaatkan, bahkan berpotensi tidak lagi menjalankan aktivitas secara berkelanjutan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena perpustakaan desa memiliki peran sebagai sarana penyedia bahan bacaan dan kegiatan literasi di lingkungan masyarakat.
Di tengah berbagai keterbatasan, sejumlah kalurahan telah memperlihatkan perkembangan positif dalam pengelolaan fasilitas pengetahuan masyarakat.
Salah satunya adalah Kalurahan Wukirsari, yang dinilai memiliki aktivitas perpustakaan cukup baik. Sementara itu, Kalurahan Bangunharjo menunjukkan pengelolaan arsip yang relatif baik, meskipun aspek pengembangan perpustakaannya masih memerlukan peningkatan.
Perbedaan kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya dukungan pengelola dalam menjaga keberlangsungan perpustakaan di masing-masing wilayah.
Anggaran Terbatas, Kebutuhan Operasional Belum Terpenuhi
Selain persoalan SDM, keterbatasan pembiayaan menjadi hambatan lain yang memengaruhi aktivitas perpustakaan desa di Kabupaten Bantul.
Menurut Dian, pemerintah kalurahan sebenarnya didorong untuk menyediakan alokasi anggaran pada sektor pendidikan, termasuk pengembangan fasilitas perpustakaan. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan membuat kebutuhan tersebut belum menjadi prioritas di sejumlah wilayah.
DPK Bantul sebelumnya telah mengundang perwakilan pemerintah kalurahan untuk membahas berbagai kendala dalam pengelolaan perpustakaan.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kalurahan menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia harus dibagi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“Jawaban mereka, anggaran dipotong-potong. Yang utama saja tidak bisa, apalagi untuk perpustakaan,” jelas Dian.
Padahal, keberlangsungan operasional perpustakaan membutuhkan dukungan biaya yang memadai. Kebutuhan tersebut mencakup pengadaan koleksi buku, penyelenggaraan kegiatan literasi, hingga pemenuhan berbagai keperluan pengelolaan.
Tanpa dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan tenaga pengelola yang mencukupi, upaya meningkatkan kualitas perpustakaan desa akan sulit diwujudkan secara optimal.
DPK Bantul Rencanakan Pendataan Perpustakaan pada 2027
Sebagai langkah perbaikan, DPK Kabupaten Bantul berencana melakukan pendataan langsung terhadap perpustakaan desa pada 2027.
Pendataan tersebut ditujukan untuk memperoleh gambaran lebih menyeluruh mengenai keberadaan perpustakaan, tingkat aktivitas pelayanan, serta kebutuhan pengembangan di setiap kalurahan.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi kondisi masing-masing perpustakaan secara lebih terperinci sehingga persoalan pengelolaan dapat dipetakan dengan lebih jelas.
Meski demikian, pelaksanaan agenda pendataan masih bergantung pada ketersediaan anggaran.
Selain melakukan pemetaan, DPK Bantul juga merencanakan kegiatan edukasi mengenai tata kelola perpustakaan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pengelola dalam menjalankan fungsi perpustakaan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
DPK juga berencana melibatkan Bunda Literasi di tingkat kalurahan dan kapanewon guna mendorong perhatian pemerintah setempat serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan perpustakaan desa.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap kegiatan literasi di tingkat masyarakat.
Pustaka Desa Wukirsari Jadi Contoh Pengembangan Literasi
Di tengah keterbatasan yang dihadapi sebagian besar perpustakaan desa, Pustaka Desa Wukirsari menjadi salah satu contoh pengelolaan yang mampu mempertahankan aktivitas literasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Perpustakaan tersebut menjalin kolaborasi dengan komunitas serta lembaga pendidikan nonformal untuk menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat, khususnya anak-anak.
Kepala Pustaka Desa Wukirsari, Athif Thitah Amithuhu, menjelaskan bahwa salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah membangun kerja sama dengan sekolah-sekolah di wilayah setempat.
“Salah satunya dengan mengajak sekolah-sekolah di lingkungan Wukirsari melakukan kunjungan rutin,” ungkap Athif.
Kegiatan kunjungan tersebut menjadi salah satu cara untuk menjaga aktivitas perpustakaan sekaligus memperluas keterlibatan lembaga pendidikan dalam pemanfaatan fasilitas literasi desa.
Pengelolaan Pustaka Desa Wukirsari menunjukkan bahwa kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat dapat menjadi pendekatan dalam mempertahankan keberlangsungan kegiatan perpustakaan.
Namun, pengembangan perpustakaan secara lebih luas tetap membutuhkan dukungan pengelolaan dan pembiayaan yang memadai.
Penguatan Literasi Desa Membutuhkan Dukungan Bersama
Rendahnya persentase perpustakaan desa yang aktif menjadi perhatian dalam upaya pengembangan layanan literasi masyarakat Kabupaten Bantul.
Dari 75 perpustakaan yang tersedia, baru sekitar 15 perpustakaan yang menunjukkan kinerja pengelolaan dengan baik. Kondisi ini memperlihatkan perlunya peningkatan perhatian terhadap keberlangsungan fasilitas perpustakaan di tingkat kalurahan.
Rencana pendataan pada 2027, edukasi tata kelola, serta pelibatan Bunda Literasi menjadi sejumlah langkah yang disiapkan DPK Bantul untuk mendorong perbaikan.
Sementara itu, pengalaman Pustaka Desa Wukirsari memperlihatkan pentingnya keterlibatan komunitas dan lembaga pendidikan dalam menjaga kegiatan literasi agar tetap berjalan.
Dengan penguatan kapasitas pengelola, dukungan anggaran, dan kolaborasi masyarakat, perpustakaan desa diharapkan dapat berkembang menjadi fasilitas pembelajaran yang lebih aktif serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga.
Sumber: Radar Jogja
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!