Puluhan pengemudi ojek online Maxim yang tergabung dalam Driver Online Banten Bergerak (Dobrak) mendatangi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Kamis (15/10/2026), untuk mendesak evaluasi program Turbo berbayar. Mereka meminta Gubernur Banten Andra Soni menegur PT Maxim Indonesia setelah tuntutan dalam aksi di kantor Maxim Serang belum mendapat jawaban pasti.
Massa tiba di gerbang KP3B sekitar pukul 12.39 WIB dengan mobil komando. Mereka mengusung empat tuntutan, yakni penghapusan program Turbo berbayar, penghentian rekrutmen pengemudi baru, penurunan platform fee, serta penyediaan jaminan sosial.
Program Turbo dipersoalkan
Ketua Dobrak Agus Chupliez menyebut program Turbo menjadi pemicu utama kekecewaan para pengemudi. Menurut dia, program itu mengharuskan pengemudi membayar untuk memperoleh prioritas order.
Awalnya lima belas ribu untuk 3 jam. Sekarang ada yang 5 jam lima belas ribu, 7 jam tujuh belas ribu, sampai 9 jam dua puluh ribu,” kata Agus.
Program yang disebut telah berjalan hampir satu bulan itu dinilai membebani pengemudi dan menciptakan persaingan tidak sehat. Pengemudi yang tidak membeli Turbo disebut sepi order, sedangkan pembeli program tersebut juga belum tentu memperoleh order.
Hitungan pendapatan dan rekrutmen
Agus mencontohkan, pengemudi yang membayar Turbo dua puluh ribu untuk sembilan jam dan hanya mendapat lima order seharga delapan ribu, eh pendapatan kotor empat puluh ribu. Setelah biaya Turbo dipotong, tersisa dua puluh ribu sebelum dikurangi biaya bensin dan makan.
“Kalau dapat 10 order, kotor Rp 80 ribu, sisa Rp 60 ribu. Itu belum bensin dan makan. Mending dihapuskan saja program itu, biar kita juga bersaing sehat,” ujarnya.
Dobrak juga memprotes rekrutmen pengemudi baru yang dinilai terlalu besar. Agus menyebut penerimaan 30 pengemudi per hari dapat menambah 900 pengemudi dalam sebulan, sementara jumlah pelanggan tidak bertambah.
Tuntut potongan transparan dan BPJS
Selain Turbo dan rekrutmen, para pengemudi mempersoalkan potongan aplikasi yang menurut Agus mencapai 13 persen, lebih tinggi dari standar 8 persen yang digaungkan pemerintah. Mereka juga mempertanyakan tambahan biaya untuk jarak di atas 4 kilometer yang dinilai tidak transparan.
Massa turut meminta jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pengemudi yang dinilai sebagai pekerja rentan. Hingga berita ini ditulis, pengemudi dari Cilegon, Serang, Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang masih bertahan di gerbang KP3B sambil menunggu perwakilan Pemprov Banten. Public Relations Manager Maxim Indonesia Yuan Ifdal Khoir belum merespons permintaan tanggapan wartawan.
Sumber: Fakta Banten
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!