DPRD Pandeglang Dorong Program Jakamantul Berlanjut, Usulkan Anggaran Rp87 Miliar
DPRD Kabupaten Pandeglang mendorong program Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul) kembali dilanjutkan dalam APBD 2027. Dalam pembahasan awal Raperda APBD 2027, DPRD mengusulkan anggaran pembangunan fisik bidang infrastruktur sebesar Rp87 miliar.
Usulan itu dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pandeglang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Badan Musyawarah DPRD Pandeglang. Infrastruktur jalan menjadi perhatian DPRD karena berkaitan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Pandeglang.
Jalan dan jembatan jadi prioritas
Anggota Banggar DPRD Pandeglang, Syamsudin Aliando, mengatakan Jakamantul perlu kembali menjadi prioritas pembangunan pada APBD 2027. DPRD menilai alokasi pembangunan fisik, terutama jalan dan jembatan, perlu ditingkatkan untuk menangani kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat.
“Alokasi anggaran pembangunan fisik bidang infrastruktur dalam rangka menangani berbagai kerusakan jalan sesuai harapan masyarakat. Pada APBD 2026-2027 kami sangat konsen memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan,” kata Syamsudin, Jumat, 30 Oktober 2026.
Syamsudin menilai kelanjutan Jakamantul penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Pandeglang. Menurut dia, infrastruktur jalan menjadi harapan seluruh masyarakat Pandeglang.
Masuk pembahasan KUA-PPAS
Sekretaris Daerah Pandeglang Asep Rahmat mengatakan DPRD dan pemerintah daerah sepakat memprioritaskan APBD bagi pembangunan fisik, khususnya infrastruktur pelayanan dasar. Salah satu program yang direncanakan berlanjut ialah Jakamantul, yang dinilai tetap menjadi catatan penting DPRD dalam pembahasan anggaran daerah.
Asep menjelaskan Jakamantul pertama kali dicanangkan pada masa Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang sebelumnya, Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban. Pada masa kepemimpinan Bupati Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriadi, program tersebut akan diteruskan dengan infrastruktur layanan dasar sebagai prioritas APBD 2026 dan 2027.
Wakil Ketua DPRD Pandeglang MM Fuhaira Amin menyatakan usulan Rp87 miliar telah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. Namun, nominal itu masih akan dibahas kembali bersama TAPD dan DPRD berharap alokasinya dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan lapangan.
Pengawasan anggaran diperketat
Fuhaira menyebut anggaran pembangunan fisik bidang infrastruktur dalam APBD murni 2026 mencapai lebih dari Rp100 miliar. Ia juga meluruskan informasi mengenai anggaran infrastruktur yang disebut hanya Rp9 miliar; menurutnya, anggaran pemeliharaan hampir Rp6,8 miliar dan khusus jalan sekitar Rp70 miliar.
Ketua DPRD Pandeglang Tubagus Agus Khatibul Umam mengatakan DPRD akan memaksimalkan pengawasan penggunaan anggaran infrastruktur pada 2027. Pengawasan itu ditujukan agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan, menghasilkan infrastruktur berkualitas, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sumber: Radar Banten
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!