BGN Catat 52 Ribu UMKM Jadi Pemasok MBG, Ekonomi Lokal Bergerak
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 52.689 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terlibat sebagai pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 9 Oktober 2026. Jumlah itu setara 82,83 persen dari total 63.608 pemasok yang tersebar di 37 provinsi.
Selain UMKM, rantai pasok MBG melibatkan 9.388 koperasi, 1.105 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 426 Koperasi Desa Merah Putih. Keterlibatan tersebut membuka peluang bagi petani, peternak, koperasi, dan pelaku usaha lokal untuk memasok maupun mendistribusikan bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono seperti dikutip, Sabtu (17/10).
Prioritaskan bahan pangan setempat
Kepala BGN Sudaryono mengatakan MBG diarahkan tidak hanya untuk memenuhi gizi masyarakat, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi produsen pangan di daerah. SPPG menjadi penghubung antara kebutuhan program dan para pemasok di wilayah layanan.
BGN menyambut usulan Bulog untuk memasok beras premium bagi MBG sebagai alternatif saat pasokan daerah belum mencukupi. Namun, bahan pangan dari daerah setempat tetap diprioritaskan agar perputaran ekonomi dirasakan petani, pedagang, dan UMKM lokal.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Sudaryono.
Salah satu penerapan pengadaan lokal terlihat pada pasokan telur di Jawa Timur. Berdasarkan materi BGN, SPPG di wilayah itu diwajibkan membeli telur dari peternak lokal tiga kali seminggu, dengan harga acuan sekitar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak dan estimasi penyerapan 8–10 persen dari total produksi telur di Jawa Timur.
Skala layanan dan tenaga pelaksana
Data BGN hingga September 2026 mencatat 1.027.998 pegawai dan relawan aktif dalam MBG, terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan. Jumlah tersebut perlu dibaca sesuai kategori BGN karena tidak seluruhnya merupakan tenaga kerja formal atau pekerja bergaji.
Per 9 Oktober 2026, BGN mencatat 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II, 433.571 kelompok penerima manfaat, serta 57.491.334 penerima manfaat. Sementara data hingga September 2026 menunjukkan realisasi anggaran Rp149,79 triliun dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat; kedua angka penerima manfaat itu berasal dari periode pencatatan berbeda.
Kemitraan berkelanjutan
Besarnya kebutuhan pangan MBG memberi peluang pasar bagi pemasok lokal, selama mampu memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, harga, dan kesinambungan pasokan. Manfaat ekonomi program juga bergantung pada keterlibatan pemasok daerah, harga yang wajar, serta ketepatan pembayaran.
Ke depan, penguatan kemitraan dengan UMKM, petani, peternak, koperasi, dan BUMDes menjadi langkah penting untuk memperluas manfaat ekonomi MBG. Evaluasi dapat mencakup perubahan omzet UMKM, pendapatan petani dan peternak, kesinambungan kontrak pengadaan, serta pemerataan kesempatan usaha di berbagai daerah.
Sumber: Jawa Pos
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!