ARUN Soroti RUU Perampasan Aset, Tegaskan Harta Sah Tidak Boleh Dirampas karena Satu Tindak Pidana

ARUN Minta RUU Perampasan Aset Berikan Batasan Hukum yang Jelas

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus mengatur secara tegas batas kewenangan negara dalam mengambil harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Perwakilan DPP ARUN, Saaqib Faiz Baarrffan, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026), menegaskan bahwa terbuktinya seseorang melakukan satu tindak pidana tidak dapat dijadikan alasan untuk merampas seluruh aset yang dimilikinya secara otomatis. Menurutnya, aturan tersebut harus mampu membedakan harta yang berasal dari aktivitas melawan hukum dengan kekayaan yang diperoleh secara sah, sekaligus melindungi hak keluarga, mitra usaha, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas aset tersebut.

Perampasan Aset Diusulkan Mengutamakan Putusan Pengadilan

Saaqib menekankan bahwa RUU Perampasan Aset perlu mengutamakan mekanisme conviction-based asset forfeiture, yakni perampasan kekayaan yang didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku setelah kesalahannya dibuktikan melalui proses hukum. Ia berpendapat bahwa selama seseorang masih dapat menjalani proses peradilan dan dimintai pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum sebaiknya mendahulukan pembuktian kesalahan sebelum menetapkan perampasan permanen terhadap harta yang bersangkutan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, menjaga hak kepemilikan masyarakat, serta memastikan seseorang tidak kehilangan kekayaannya hanya karena berstatus sebagai terduga pelaku atau tersangka dalam suatu perkara.

Penyitaan Sementara Tetap Dimungkinkan untuk Mencegah Pengalihan Aset

Meski menekankan pentingnya putusan pengadilan, ARUN tidak menolak langkah pengamanan sementara terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana selama proses penegakan hukum berlangsung. Saaqib menjelaskan bahwa pemblokiran maupun penyitaan sementara tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum untuk mencegah pemindahan atau penghilangan aset, tetapi tindakan tersebut harus dibedakan dari perampasan yang mengakhiri hak kepemilikan secara permanen. Melalui pembahasan RUU Perampasan Aset, ARUN berharap aturan yang disusun mampu mendukung pemulihan kerugian negara dan masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan terhadap harta yang diperoleh secara sah serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Sumber: ANTARA News