DPRD Probolinggo Usulkan Pasar Gotong Royong Jadi Hotel Bintang Lima

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, Jawa Timur, mengusulkan perubahan pemanfaatan sejumlah aset milik pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu usulan yang mencuat adalah mengalihfungsikan kawasan Pasar Gotong Royong menjadi hotel bintang lima dan pusat perbelanjaan modern.

Usulan tersebut mengemuka dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 2027. Sejumlah fraksi DPRD menyoroti keberadaan aset pemerintah yang terus membebani anggaran daerah akibat biaya pemeliharaan dan persoalan penerimaan pendapatan.

Dua aset yang menjadi perhatian adalah Probolinggo Plaza dan Pasar Gotong Royong. Keduanya dinilai menghadapi persoalan pengelolaan yang berdampak terhadap penerimaan daerah serta efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.

Ketua Fraksi Gerakan Pembangunan Indonesia Raya (Gembira) DPRD Kota Probolinggo, Ryadlus Sholihin Firdaus, menyoroti kondisi Probolinggo Plaza yang tidak memberikan kontribusi terhadap PAD selama dua tahun terakhir.

Fraksi Gembira, yang merupakan gabungan Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari kebijakan kerja sama pengelolaan aset yang diterapkan pemerintahan sebelumnya.

Menurut Ryad, permasalahan dalam penerapan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) telah menghambat penerimaan daerah dari penyewaan Probolinggo Plaza, termasuk pada tahun anggaran 2026 dan 2027.

Ia menyayangkan kondisi tersebut karena Probolinggo Plaza merupakan aset strategis yang berada di pusat Kota Probolinggo. Namun, keberadaannya belum mampu menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah sebagaimana yang diharapkan.

Selain Probolinggo Plaza, Fraksi Gembira juga menyoroti pengelolaan Pasar Gotong Royong yang dinilai masih menghadapi persoalan penerimaan retribusi.

Ryad menjelaskan bahwa banyak pedagang yang menggunakan fasilitas pasar belum memenuhi kewajiban pembayaran retribusi. Kondisi tersebut menyebabkan piutang daerah terus bertambah, sementara pemerintah tetap harus mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan.

Menurutnya, persoalan retribusi yang tidak tertagih telah menjadi beban berulang bagi APBD Kota Probolinggo. Selain menimbulkan piutang, kondisi itu juga berpotensi kembali menjadi catatan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Fraksi Gembira mendorong Pemerintah Kota Probolinggo mempertimbangkan alternatif pemanfaatan aset yang dinilai lebih produktif dan berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Salah satu gagasan yang diajukan adalah mengubah fungsi kawasan Pasar Gotong Royong, yang memiliki luas sekitar 5.346 meter persegi, menjadi lokasi pembangunan hotel bintang lima sekaligus pusat perbelanjaan modern.

Meski demikian, Ryad menegaskan bahwa usulan tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan tanpa pertimbangan yang matang. Pemerintah daerah perlu terlebih dahulu melakukan kajian komprehensif mengenai dampak dan konsekuensi dari setiap kebijakan yang akan diambil.

Kajian tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa perubahan fungsi aset tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan kekayaan daerah pada masa mendatang.

Ryad berharap pembenahan pengelolaan aset dapat mengakhiri persoalan berulang yang selama ini dihadapi pemerintah daerah, mulai dari meningkatnya piutang retribusi, munculnya catatan pemeriksaan BPK, hingga proses penghapusan piutang yang kemudian kembali diikuti munculnya tunggakan baru.

Melalui usulan tersebut, Fraksi Gembira mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi pengelolaan aset secara menyeluruh agar keberadaannya tidak terus menjadi beban anggaran, tetapi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung penerimaan daerah.

Hingga saat ini, rencana pembangunan hotel bintang lima dan pusat perbelanjaan modern di kawasan Pasar Gotong Royong masih sebatas usulan DPRD yang memerlukan kajian lebih lanjut sebelum dapat diputuskan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.