Sebanyak 5.705 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, masih menantikan kepastian terkait rencana pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mulai mempersiapkan kebutuhan administrasi sembari menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Situbondo, Imas Susilo Wicaksono, menyatakan bahwa rencana perubahan status kepegawaian tersebut diyakini bukan sekadar wacana. Namun, pelaksanaannya masih bergantung pada regulasi yang akan diterbitkan pemerintah pusat.
Menurut Imas, informasi mengenai rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merujuk pada pernyataan Menteri Sekretaris Negara. Berdasarkan informasi yang diterimanya, jutaan PPPK paruh waktu disebut akan memperoleh pengangkatan sebagai pegawai penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
“Saya yakin itu bukan wacana. Sampai hari ini kami masih menunggu juknisnya,” ujar Imas, Selasa (10/11/2026).
Meski belum memperoleh kepastian mengenai mekanisme dan tahapan pengangkatan, BKPSDM Situbondo telah mengambil langkah antisipatif dengan menyiapkan berbagai persyaratan administrasi yang kemungkinan dibutuhkan dalam proses perubahan status kepegawaian.
Persiapan tersebut dilakukan agar pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti kebijakan pengangkatan apabila ketentuan resmi telah diterbitkan. Dengan demikian, proses pemenuhan persyaratan diharapkan tidak mengalami hambatan ketika regulasi mulai diberlakukan.
“Kami saat ini telah menyiapkan berbagai persyaratan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan nantinya,” jelasnya.
Imas menerangkan bahwa penerbitan aturan pelaksanaan dan petunjuk teknis umumnya dilakukan setelah pemerintah pusat menyampaikan pengumuman resmi mengenai suatu kebijakan. Oleh karena itu, Pemkab Situbondo masih menunggu kejelasan mengenai skema pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Biasanya setelah pengumuman resmi diikuti aturan-aturan dan juknisnya. Mungkin bertahap dan kami tunggu saja,” ungkapnya.
Ketidakpastian mengenai jadwal dan mekanisme pengangkatan membuat keberadaan juknis menjadi hal penting bagi pemerintah daerah. Ketentuan tersebut diperlukan sebagai pedoman dalam menentukan langkah administratif yang harus dipenuhi sebelum proses pengangkatan dapat dilaksanakan.
Di sisi lain, Imas berharap rencana kebijakan tersebut dapat memberikan dorongan semangat bagi PPPK paruh waktu untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menginginkan agar pemerintah pusat segera menindaklanjuti rencana pengangkatan dengan menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian mengenai pelaksanaannya.
“Harapan saya PPPK Paruh Waktu bisa lebih giat bekerja dan melayani. Untuk juknisnya, semoga segera ditindaklanjuti agar bisa cepat terlaksana,” tegasnya.
Dengan persiapan administrasi yang mulai dilakukan, Pemkab Situbondo berupaya mengantisipasi kebutuhan pelaksanaan kebijakan tersebut. Meski demikian, kepastian pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu masih menunggu keputusan dan petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!