Mentan Amran Ungkap 13 Tersangka Kasus Mafia Beras, 15 Merek Terlibat

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus dugaan pelanggaran tata niaga beras yang melibatkan 15 merek. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak praktik penyimpangan perdagangan beras, termasuk pengoplosan, manipulasi kualitas, dan penjualan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026), Amran menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah memperketat pengawasan sektor pangan nasional. Penegakan hukum akan terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan komoditas pangan yang memperoleh dukungan subsidi pemerintah.

Menurut Amran, penyimpangan dalam perdagangan beras tidak hanya berdampak pada kerugian konsumen, tetapi juga dapat mengganggu sistem distribusi serta upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan. Karena itu, pelaku usaha, baik skala menengah maupun besar, diminta menjalankan kegiatan perdagangan sesuai standar mutu dan ketentuan harga yang berlaku.

Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap praktik penjualan beras yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Amran menegaskan bahwa aturan HET dirancang untuk melindungi kepentingan konsumen, sedangkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi instrumen untuk menjaga kepentingan petani. Kedua kebijakan tersebut harus dijalankan agar tata niaga beras berlangsung sesuai ketentuan.

Amran memperingatkan pelaku usaha agar tidak mengambil keuntungan melalui praktik perdagangan yang melanggar aturan. Ia meminta seluruh pihak segera menghentikan penyimpangan kualitas maupun harga beras sebelum pemerintah mengambil tindakan hukum. Pelanggaran yang terbukti dapat berujung pada pencabutan izin usaha hingga proses pidana, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara serta denda mencapai Rp1,5 miliar sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penanganan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah juga menemukan sejumlah modus penyimpangan. Beberapa praktik yang diungkap mencakup pengiriman beras ke tempat penggilingan untuk diproses ulang, pengemasan kembali menggunakan karung berbeda, hingga pemindahan muatan di lokasi tersembunyi untuk mengganti kemasan dan identitas produk.

Praktik tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menyebabkan beras yang dipasarkan tidak lagi sesuai dengan identitas maupun ketentuan produk awal. Pemerintah berupaya memperketat pengawasan agar penyimpangan serupa dapat dicegah sejak proses pengolahan hingga distribusi kepada masyarakat.

Selain melakukan pengawasan langsung, Kementerian Pertanian membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Melalui layanan pengaduan Lapor Pak Amran, kementerian menerima sebanyak 340 laporan dalam kurun waktu sekitar dua minggu. Pengaduan tersebut tidak hanya berkaitan dengan beras, tetapi juga mencakup pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pelaksanaan program cetak sawah.

Amran menyampaikan apresiasi kepada kepolisian, kejaksaan, serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan berbagai pelanggaran sektor pangan. Ia memastikan proses penyelidikan dan penindakan tidak akan berhenti pada kasus-kasus yang telah diumumkan, melainkan terus diperluas apabila ditemukan indikasi penyimpangan lainnya.

Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran beras, khususnya produk beras fortifikasi, telah dilakukan pemerintah sejak April 2026. Langkah tersebut kemudian diperluas pada periode Juli hingga Agustus 2026 dengan cakupan pemeriksaan di 11 provinsi. Sebanyak 190 sampel dari 27 nama dagang diperiksa untuk mengetahui kesesuaian kandungan gizi dan mutu produk dengan informasi yang tercantum pada kemasan.

Hasil pemeriksaan menemukan 25 merek beras yang tidak memenuhi ketentuan kandungan gizi dan mutu. Ketidaksesuaian tersebut diketahui melalui perbandingan antara hasil pengujian laboratorium dan keterangan yang tercantum dalam kemasan produk. Temuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak terkait.

Pada 15 September 2026, Amran mengumumkan hasil temuan tersebut sekaligus memerintahkan penarikan produk yang tidak memenuhi standar, pencabutan izin, dan pemrosesan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pengawasan mutu beras yang beredar di pasaran.

Proses penindakan kemudian berlanjut pada 21 Oktober 2026 melalui penyidikan terhadap produsen PT DTA. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri bersama Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan pelanggaran produksi beras fortifikasi di PT UDS yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam pengungkapan kasus di Deli Serdang tersebut, aparat menyita lebih dari 15 ton beras beserta sejumlah mesin produksi. Barang-barang yang diamankan menjadi bagian dari penanganan dugaan pelanggaran yang sedang diproses oleh aparat penegak hukum.

Sebagai langkah pembenahan sistem pengawasan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menerapkan penghentian sementara atau moratorium penerbitan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk beras fortifikasi pada awal November 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperbaiki tata kelola perizinan dan memastikan pengawasan mutu produk berjalan lebih ketat.

Pemerintah menegaskan pengawasan tidak hanya difokuskan pada produk akhir yang dijual kepada konsumen, tetapi juga mencakup seluruh mata rantai perdagangan beras. Pemeriksaan dilakukan terhadap proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga aktivitas penjualan guna mempersempit peluang terjadinya penyimpangan.

Melalui langkah penegakan hukum tersebut, Kementerian Pertanian berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen agar memperoleh beras sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Pada saat yang sama, pemerintah juga ingin memastikan petani tidak dirugikan oleh praktik perdagangan yang melanggar ketentuan.

Amran menegaskan bahwa pemberantasan praktik mafia pangan merupakan persoalan serius yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah berkomitmen melanjutkan penindakan terhadap setiap pelanggaran untuk menciptakan tata niaga beras yang lebih tertib, menjaga kepentingan konsumen dan petani, serta mendukung stabilitas pangan nasional.