Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) 2026–2045. Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam menentukan arah pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Magetan selama 20 tahun mendatang.
Persetujuan Raperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Magetan pada Rabu (4/11/2026). Regulasi yang merupakan inisiatif legislatif ini disiapkan sebagai pedoman pembangunan pariwisata agar pelaksanaannya lebih terencana, terarah, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.
Melalui penyusunan RIPPARDA 2026–2045, pemerintah daerah berupaya memastikan pengembangan berbagai destinasi wisata memiliki kerangka perencanaan jangka panjang yang jelas. Dengan demikian, pembangunan sektor pariwisata tidak berjalan secara terpisah dari prioritas pembangunan di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.
RIPPARDA Jadi Pedoman Pengembangan Pariwisata
Juru Bicara Gabungan Komisi B dan D DPRD Magetan, Wahyu Kurniawan, menegaskan pentingnya keberadaan RIPPARDA sebagai landasan dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah.
Menurut Wahyu, pembangunan destinasi wisata membutuhkan pedoman yang jelas agar seluruh program pengembangan dapat berjalan secara terpadu dan tidak dilaksanakan sendiri-sendiri.
Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan pariwisata Kabupaten Magetan perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Wahyu pada Minggu (8/11/2026), setelah Raperda RIPPARDA 2026–2045 memperoleh persetujuan bersama dalam rapat paripurna.
Keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian arah kebijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pengembangan pariwisata selama dua dekade mendatang.
Gantikan Peraturan Daerah yang Telah Berakhir
Raperda RIPPARDA 2026–2045 disusun untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Magetan 2015–2025.
Peraturan sebelumnya telah berakhir masa berlakunya sehingga diperlukan landasan perencanaan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan pariwisata untuk periode 2026 hingga 2045.
Penyusunan regulasi baru tersebut telah melalui tahapan pembahasan di lingkungan legislatif serta proses fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam prosesnya, sejumlah ketentuan turut disempurnakan untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pembangunan sektor pariwisata.
Penyempurnaan tersebut mencakup penyesuaian ketentuan hukum, penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko, serta pengembangan desa wisata sebagai bagian dari arah kebijakan kepariwisataan daerah.
Penyesuaian itu menjadi bagian penting agar perencanaan pembangunan pariwisata Kabupaten Magetan memiliki dasar regulasi yang relevan dengan ketentuan yang berlaku.
Pengembangan Desa Wisata Turut Menjadi Perhatian
Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam penyusunan RIPPARDA terbaru adalah pengembangan desa wisata.
Aspek tersebut masuk dalam materi penyempurnaan Raperda sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan kepariwisataan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui perencanaan yang terintegrasi, pengembangan desa wisata diharapkan dapat ditempatkan dalam kerangka pembangunan pariwisata Kabupaten Magetan secara keseluruhan.
Selain itu, penyesuaian terhadap sistem perizinan berusaha berbasis risiko menjadi bagian dari pembaruan regulasi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan kepariwisataan.
Dengan adanya pedoman jangka panjang, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun arah pengembangan destinasi wisata secara lebih konsisten sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan.
DPRD Dorong Penyusunan Peraturan Bupati
Meski telah memperoleh persetujuan bersama, Wahyu Kurniawan mengingatkan bahwa Raperda RIPPARDA 2026–2045 masih membutuhkan langkah tindak lanjut agar ketentuannya dapat dilaksanakan secara operasional.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah penyusunan peraturan bupati (perbup) sebagai aturan pelaksana dari regulasi tersebut.
Menurut Wahyu, keberadaan peraturan turunan diperlukan untuk menerjemahkan arah pembangunan pariwisata jangka panjang ke dalam kebijakan dan program yang lebih konkret.
Dengan aturan pelaksana yang jelas, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar operasional dalam menjalankan program pengembangan pariwisata sesuai dengan arah yang telah dirumuskan dalam RIPPARDA.
Penyusunan perbup juga menjadi bagian penting dalam menghubungkan perencanaan strategis dengan pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
Perkuat Perencanaan Pariwisata hingga 2045
Persetujuan Raperda RIPPARDA 2026–2045 menandai langkah DPRD dan Pemkab Magetan dalam memperbarui landasan perencanaan sektor pariwisata setelah berakhirnya periode regulasi sebelumnya.
Dokumen tersebut dirancang untuk memberikan arah pembangunan selama 20 tahun dengan menekankan keterpaduan kebijakan, keselarasan regulasi, serta perhatian terhadap pengembangan desa wisata.
Melalui perencanaan jangka panjang tersebut, pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Magetan diharapkan dapat berjalan secara lebih terkoordinasi dan selaras dengan arah pembangunan pemerintah daerah, provinsi, serta nasional.
Tindak lanjut berupa penyusunan peraturan bupati menjadi salah satu tahapan penting agar ketentuan dalam RIPPARDA dapat dijabarkan menjadi program yang dapat diterapkan secara operasional.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!