Wamenkomdigi: BDSF 2026 Jadi Momentum Pers Ikut Cari Solusi Kejahatan Digital
Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (29/10/2026), menghasilkan komitmen lintas sektoral untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan. Forum yang digagas PWI Jawa Barat dan Jurnalis Hukum Bandung itu berlangsung di tengah meningkatnya laporan penipuan digital.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah menangani lebih dari 608.000 laporan penipuan hingga Juni 2026. Kejahatan tersebut mencakup manipulasi suara, wajah, video, serta pencurian identitas digital yang dapat menggerus kepercayaan terhadap layanan keuangan, mengancam transaksi, dan merugikan pelaku usaha.
Ancaman penipuan berbasis AI
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, melalui rekaman video, mengapresiasi inisiatif PWI Jawa Barat dan JHB yang mempertemukan pemerintah, regulator, perbankan, praktisi keamanan siber, perusahaan teknologi finansial, akademisi, serta media. Ia menilai transformasi digital harus dibarengi kewaspadaan terhadap modus baru seperti social engineering, phishing, scam, deepfake, dan voice cloning.
Menurut Nezar, insan pers tidak cukup hanya melaporkan persoalan di masyarakat, tetapi juga perlu ikut mencari solusi dan memperkuat edukasi publik. Ia mengingatkan bahwa kemampuan literasi digital tidak otomatis membuat seseorang aman dari penipuan.
“Artinya, tingginya literasi tidak otomatis membuat kita aman; kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” tegas Nezar.
Data IASC per 30 Juni 2026 menunjukkan pusat penanganan penipuan transaksi keuangan yang dibentuk OJK bersama Satgas PASTI menerima 608.167 laporan. Sebanyak 557.751 rekening telah diblokir, sementara dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp674,1 miliar.
Verifikasi manusia dan perlindungan UMKM
Pemerintah, kata Nezar, menerapkan registrasi biometrik nomor seluler secara penuh sejak 1 Juli 2026 untuk aktivasi nomor baru. Langkah itu ditujukan memperkuat validitas identitas pelanggan dan mempersempit penyalahgunaan nomor untuk spam call, phishing, serta pencurian kode one-time password atau OTP.
Pemerintah juga berkoordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum dalam penindakan judi online serta penipuan digital. Nezar menekankan prinsip human verification, yakni memeriksa kembali informasi, mengonfirmasi melalui saluran resmi, serta tidak tergesa-gesa mentransfer uang atau membagikan data pribadi.
“Perkuat literasi tentang AI. Kita perlu membiasakan prinsip human verification: cek ulang, konfirmasi lewat kanal resmi, dan jangan terburu-buru mentransfer atau membagikan data sekalipun suara atau wajah yang kita lihat tampak begitu meyakinkan,” ujarnya.
Nezar juga menyoroti perlindungan UMKM di Jawa Barat yang memiliki sekitar 8,43 juta merchant QRIS. Pelaku usaha perlu mampu memverifikasi pembayaran, mengamankan akun bisnis, dan mengetahui saluran pengaduan bila menjadi korban penipuan. Media diharapkan menyebarkan informasi akurat, meluruskan hoaks, dan meningkatkan kewaspadaan publik tanpa memicu kepanikan.
Tiga komitmen Aman Digital 2026
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir turut menyampaikan dukungan melalui rekaman video. Farhan berhalangan hadir karena menjalankan tugas negara dalam kegiatan KPK di Serang, Banten, sedangkan Dony memiliki agenda kedinasan; keduanya berharap forum menghasilkan langkah nyata dan berkelanjutan untuk keamanan digital.
Deklarasi Aman Digital 2026 memuat tiga komitmen: melawan kejahatan siber untuk melindungi data pribadi dan transaksi digital, mencegah penyalahgunaan AI termasuk deepfake dan voice cloning, serta membangun ekosistem digital yang aman bagi masyarakat dan UMKM. Forum bertema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan Transaksi Digital dan Penguatan Kepercayaan Publik” itu didukung antara lain oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Pemkot Bandung, Pemkab Sumedang, BRI, Bank Indonesia, OJK, bank bjb, BJB Syariah, Dinas Perhubungan Jawa Barat, MUJ, dan Semen Kujang. Nezar berharap rekomendasi forum, termasuk gerakan “Bandung Aman Digital”, dapat ditindaklanjuti.
Sumber: Radar Sukabumi
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!