Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan infrastruktur menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Kota Tangerang diminta memastikan percepatan penyelesaian proyek tetap memperhatikan standar pekerjaan, ketepatan waktu, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Edi Suhendi, mengatakan bahwa penyelesaian berbagai proyek infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan serapan anggaran. Menurutnya, keberhasilan pembangunan juga harus dinilai dari kualitas hasil pekerjaan dan kemampuan infrastruktur tersebut dalam menjawab kebutuhan warga.
Saat dihubungi pada Senin (26/10/2026), Edi menegaskan bahwa pihaknya mendukung percepatan pembangunan. Namun, pelaksanaannya harus tetap disertai pengawasan yang memadai agar proyek yang diselesaikan menjelang akhir tahun tidak menimbulkan persoalan baru.
Perhatian tersebut terutama diarahkan pada perbaikan jalan, pembangunan drainase, infrastruktur pengendalian banjir, serta fasilitas pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat Kota Tangerang.
DPRD Minta Evaluasi Menyeluruh Progres Pembangunan
Komisi IV meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perkembangan pekerjaan infrastruktur yang sedang berlangsung.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap proyek dapat diselesaikan berdasarkan jadwal, spesifikasi teknis, serta ketentuan kontrak yang telah disepakati.
Edi menilai bahwa percepatan pembangunan menjelang penutupan tahun anggaran perlu diimbangi dengan pemantauan pelaksanaan pekerjaan secara terukur.
Pemerintah daerah diminta tidak hanya memperhatikan persentase penyelesaian proyek, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.
Apabila ditemukan pekerjaan yang berpotensi mengalami keterlambatan, perangkat daerah terkait harus segera mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil langkah penanganan yang tepat.
Identifikasi kendala sejak awal dinilai penting agar persoalan yang muncul selama pelaksanaan proyek tidak berkembang menjadi hambatan yang lebih besar menjelang akhir masa kontrak.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengetahui kondisi aktual pekerjaan sekaligus menentukan tindak lanjut sesuai kebutuhan masing-masing proyek.
Pengawasan Kontraktor Harus Diperketat
Selain meminta evaluasi terhadap progres pembangunan, Edi Suhendi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kontraktor dan penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan infrastruktur.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh melemah ketika sejumlah proyek memasuki tahap percepatan penyelesaian menjelang akhir tahun.
Kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus karena pelaksanaan berbagai pekerjaan dalam waktu yang berdekatan dapat meningkatkan kebutuhan pengendalian kualitas di lapangan.
Komisi IV meminta pemerintah daerah memastikan seluruh penyedia jasa menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan kontrak dan spesifikasi pekerjaan.
Apabila ditemukan penyimpangan terhadap kualitas pembangunan maupun keterlambatan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa, pemerintah diminta melakukan evaluasi dan menerapkan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.
Edi menekankan bahwa pembangunan dengan perencanaan matang lebih penting dibandingkan penyelesaian yang terburu-buru tetapi berpotensi menimbulkan permasalahan setelah proyek dinyatakan selesai.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyelesaian harus berjalan beriringan dengan pengendalian mutu pekerjaan.
Pengawasan yang konsisten menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang layak digunakan masyarakat.
Penanganan Banjir dan Perbaikan Jalan Jadi Perhatian
Komisi IV DPRD Kota Tangerang turut mengingatkan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi infrastruktur pengendalian banjir, saluran drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas pelayanan publik.
Edi menilai keberadaan infrastruktur tersebut memiliki hubungan langsung dengan kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.
Oleh karena itu, penetapan prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi lapangan serta persoalan yang masih dihadapi warga.
Dalam konteks penanganan banjir, keberadaan sistem drainase dan infrastruktur pendukung menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Begitu pula dengan kondisi jalan lingkungan yang memerlukan perbaikan agar dapat mendukung aktivitas masyarakat.
Komisi IV berharap pelaksanaan pembangunan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, bukan sekadar memenuhi daftar pekerjaan yang tercantum dalam program tahunan.
Dengan demikian, kualitas pembangunan perlu dilihat dari sejauh mana fasilitas yang dibangun dapat digunakan dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Transparansi Penggunaan APBD Perlu Ditingkatkan
Selain kualitas dan ketepatan waktu, Edi juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan pembangunan yang menggunakan dana publik.
Informasi mengenai progres pekerjaan perlu disampaikan secara transparan sebagai bagian dari penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keterbukaan tersebut menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan dapat diketahui dan diawasi, termasuk dalam hal kemajuan pekerjaan serta kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditetapkan.
Edi mengingatkan bahwa besarnya penyerapan anggaran tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan.
Penilaian juga perlu mempertimbangkan kualitas hasil pekerjaan, keberlanjutan manfaat infrastruktur, serta kemampuan program pembangunan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, penggunaan anggaran daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga pada hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata.
Hasil Evaluasi Jadi Bahan Perbaikan Program 2027
Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, Komisi IV menilai evaluasi pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.
Menurut Edi, berbagai kendala yang ditemukan selama pelaksanaan proyek perlu dicermati agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Evaluasi tidak hanya berkaitan dengan proyek yang mengalami keterlambatan, tetapi juga mencakup kesesuaian kualitas pekerjaan, efektivitas pengawasan, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Melalui penilaian yang menyeluruh, pemerintah daerah diharapkan dapat memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Perbaikan tersebut diperlukan agar program pembangunan pada periode berikutnya memiliki kesiapan yang lebih baik, mulai dari perencanaan hingga pengawasan di lapangan.
Setiap Anggaran Pembangunan Harus Berdampak bagi Warga
Menjelang akhir tahun anggaran 2026, Komisi IV DPRD Kota Tangerang kembali menegaskan pentingnya memastikan setiap alokasi anggaran pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Edi Suhendi mengingatkan bahwa penyelesaian proyek tidak dapat disebut berhasil apabila persoalan yang menjadi dasar pembangunan masih terus dikeluhkan warga.
Permasalahan banjir, kerusakan jalan, serta kondisi infrastruktur lingkungan menjadi contoh kebutuhan masyarakat yang harus memperoleh perhatian melalui pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, penggunaan APBD perlu diarahkan untuk menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Tangerang.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menjaga keseimbangan antara percepatan pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, transparansi pelaksanaan, dan ketepatan sasaran program.
Penguatan pengawasan terhadap OPD teknis maupun penyedia jasa diharapkan dapat memastikan proyek infrastruktur diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui evaluasi dan pengendalian kualitas yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur Kota Tangerang diharapkan tidak hanya selesai sesuai jadwal, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang serta membantu mengatasi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!