Terkini

Kanwil KemenHAM Jambi Perkuat Koordinasi Daerah, Susun Laporan Aksi HAM 2026

Kanwil KemenHAM Jambi menggelar rapat penyusunan laporan Aksi HAM 2026 untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan pelaksanaan program HAM.

Image Source: jambi.antaranews.com

KOTA JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Jambi menggelar rapat penyusunan Laporan Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2026 di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Jambi, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan serta pelaporan program hak asasi manusia (HAM).

Rapat dibuka oleh Efrayuni, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil KemenHAM Jambi. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi Jambi serta pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi, terutama unsur perencanaan pembangunan dan bagian hukum.
Dalam rapat tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai pedoman dan petunjuk teknis persiapan penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2026–2030 yang disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah.
Materi yang dibahas meliputi persiapan pelaksanaan RANHAM, mekanisme pelaporan pemerintah daerah, pembentukan panitia daerah, serta pemetaan anggaran untuk mendukung program HAM.
Pembahasan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah memahami tahapan pelaksanaan RANHAM sekaligus menyusun laporan Aksi HAM Tahun 2026 secara lebih terarah. Ketersediaan data, dokumen pendukung, dan koordinasi antarlembaga menjadi aspek penting dalam memastikan proses pelaporan berjalan dengan baik.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk membahas pelaksanaan Aksi HAM 2026 dan memperjelas peran setiap perangkat daerah sesuai tugas serta fungsinya. Keterlibatan unsur perencanaan pembangunan dan bagian hukum juga diharapkan mampu menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program HAM di daerah.
Melalui kegiatan ini, Kanwil KemenHAM Jambi mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan Aksi HAM berlangsung secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi.
Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *