DPRD DKI dukung langkah Pemprov atasi masalah sampah secara tuntas
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani persoalan sampah secara tuntas, termasuk kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Dukungan itu disampaikan Yuke dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
“Yang jelas DPRD DKI mendukung apapun yang memang direncanakan bisa mengatasi masalah sampah secara tuntas. Itu mungkin yang bisa kita lakukan karena pengawasannya pastinya harus ketat karena kan melibatkan berbagai pihak,” kata Yuke.
Penanganan dari sumber
Menurut Yuke, penyelesaian sampah Jakarta tidak dapat hanya bergantung pada Bantargebang yang berada di wilayah Kota Bekasi. Pemprov DKI juga perlu memperkuat penanganan sejak dari sumber agar volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir dapat berkurang.
DPRD DKI akan mengawasi berbagai program pengelolaan sampah, meliputi pemilahan sampah rumah tangga, optimalisasi tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle atau TPS 3R, serta pembenahan sistem pengangkutan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh rencana itu berjalan sesuai pelaksanaannya.
“Jadi, kami juga akan mengawasi pola-pola atau mungkin program ataupun hal-hal yang sudah direncanakan untuk mengatasi masalah sampah. Seperti tadi disampaikan ada TPS 3R, ada pilah sampah dari rumah, sudah begitu pengangkutannya seperti apa,” kata dia.
Target pengelolaan 2028
Yuke menilai keberhasilan penanganan sampah bergantung pada pelaksanaan program secara terpadu. Pengurangan sampah dari hulu perlu berjalan seiring dengan pengolahan di tengah dan penanganan timbunan yang telah menumpuk di Bantargebang.
Ia berharap langkah tersebut memberi hasil lebih signifikan pada 2028–2029. Koordinasi lintas wilayah, termasuk dengan pemerintah pusat, dinilai penting karena penanganan sampah melibatkan pemerintah daerah, wilayah perbatasan, dan program berskala besar.
Kolaborasi Jakarta dan Bekasi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap persoalan sampah terkait Bantargebang dapat ditangani melalui kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bekasi, dan pemerintah pusat. Jika berbagai upaya berjalan sesuai rencana, pengelolaan sampah Jakarta diharapkan semakin terkendali pada 2028 sehingga perhatian dapat diarahkan pada timbunan sampah di Bantargebang.
Sumber: ANTARA News



Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!