Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menginstruksikan evaluasi terhadap sistem pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Semarang. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya petisi yang menyoroti berbagai kewajiban dan beban kerja kader di tingkat kelurahan, Rukun Warga (RW), hingga Rukun Tetangga (RT).
Evaluasi ini diarahkan untuk memastikan seluruh aktivitas PKK kembali berlandaskan semangat partisipasi sukarela, pemberdayaan keluarga, dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
Agustina meminta Ketua TP PKK Kota Semarang, Lies Iswar Aminuddin, melakukan penataan terhadap kegiatan organisasi, termasuk meninjau kembali mekanisme kerja yang dinilai berpotensi menambah beban kader.
Pemerintah Kota Semarang juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam gerakan PKK seharusnya didasarkan pada semangat pengabdian dan gotong royong, bukan kewajiban yang disertai tekanan administratif maupun sanksi.
Pemkot Semarang Tindak Lanjuti Aspirasi Kader PKK
Keputusan untuk mengevaluasi tata kelola organisasi merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap aspirasi para kader yang menyampaikan keberatan mengenai pelaksanaan sejumlah kegiatan PKK.
Agustina memberikan apresiasi atas masukan yang disampaikan para kader. Aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki sistem kerja agar kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara lebih proporsional.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Pranyoto, mendapat tugas untuk memantau secara langsung kondisi di lapangan.
DP3A juga diminta mengawal proses evaluasi agar penataan kegiatan organisasi berjalan sesuai arahan pemerintah daerah.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Semarang berupaya memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan kegiatan PKK tetap mempertimbangkan kemampuan serta kondisi para kader sebagai penggerak kegiatan pemberdayaan keluarga di lingkungan masyarakat.
Kegiatan Pilah Sampah dan Pengumpulan Minyak Jelantah Dievaluasi
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam penataan organisasi adalah Gerakan Pilah Sampah dari Rumah.
Pemerintah Kota Semarang meminta pelaksanaan kegiatan tersebut disederhanakan dan disesuaikan dengan ketentuan dalam surat edaran wali kota.
Penyederhanaan dilakukan agar kegiatan pengelolaan sampah tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan kewajiban tambahan yang memberatkan kader.
Selain itu, pemerintah daerah turut menyoroti kegiatan pengumpulan minyak jelantah yang selama ini melibatkan kader PKK.
Pranyoto menegaskan bahwa proses pengambilan minyak jelantah secara langsung dari rumah warga bukan merupakan tanggung jawab kader.
Kegiatan tersebut harus dilaksanakan oleh mitra resmi yang telah menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PKK.
Dengan ketentuan tersebut, tanggung jawab pengambilan minyak jelantah ditempatkan pada pihak yang memang memiliki perjanjian kerja sama, sehingga kader tidak lagi dibebani tugas pengumpulan dari rumah ke rumah.
Program Tanaman Obat Keluarga Tidak Wajib Dilaksanakan Secara Komunal
Penataan kegiatan juga mencakup pelaksanaan program Tanaman Obat Keluarga (TOGA), yang merupakan salah satu bentuk pemanfaatan tanaman berkhasiat di lingkungan masyarakat.
Pemerintah Kota Semarang menegaskan bahwa TOGA pada dasarnya merupakan kegiatan berbasis rumah tangga.
Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak harus dipusatkan pada fasilitas atau lahan di tingkat kelurahan.
Pembuatan taman TOGA secara bersama-sama atau komunal juga tidak ditetapkan sebagai kewajiban bagi kader.
Kebijakan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan penanaman tanaman obat sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing rumah tangga.
Dengan demikian, pelaksanaan program TOGA diharapkan tetap mendukung pemberdayaan keluarga tanpa menambah tuntutan pekerjaan organisasi.
Seragam PKK Hanya Diwajibkan pada Kegiatan Resmi
Selain menyederhanakan pelaksanaan program, Pemerintah Kota Semarang meminta TP PKK meninjau kembali ketentuan penggunaan pakaian seragam bagi para kader.
Dalam kebijakan yang diarahkan pemerintah daerah, penggunaan seragam tidak lagi diwajibkan ketika kader menghadiri pertemuan atau kegiatan rutin.
Ketentuan penggunaan seragam cukup diberlakukan pada kegiatan resmi organisasi, seperti pelantikan pengurus, peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK, dan kunjungan resmi.
Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan kegiatan organisasi lebih sederhana dan tidak memberikan kewajiban tambahan di luar kebutuhan acara formal.
Segala Bentuk Denda terhadap Kader PKK Dilarang
Salah satu poin penting dalam evaluasi tata kelola organisasi adalah larangan pemberlakuan sanksi berupa denda kepada kader PKK.
Pemerintah Kota Semarang menegaskan bahwa segala bentuk pungutan denda yang dikenakan kepada kader tidak diperbolehkan.
Larangan tersebut sejalan dengan prinsip dasar PKK sebagai gerakan sosial kemasyarakatan yang mengutamakan kesukarelaan.
Selain menghapus mekanisme denda, pemerintah daerah meminta penyederhanaan sistem pelaporan administrasi yang selama ini menjadi bagian dari kegiatan organisasi.
Struktur kepengurusan juga perlu ditinjau kembali agar pembagian tugas dan pelaksanaan program tetap sesuai dengan karakter PKK sebagai organisasi pemberdayaan masyarakat.
Evaluasi ini diharapkan dapat menciptakan pola kerja yang lebih efisien tanpa mengurangi peran kader dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan keluarga.
Pemkot Tegaskan Pengelolaan JKN Menjadi Kewenangan BPJS Kesehatan
Dalam pembahasan penataan kegiatan PKK, Pemerintah Kota Semarang turut memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pengelolaan program JKN berada di bawah kewenangan BPJS Kesehatan, bukan Pemerintah Kota Semarang.
Penegasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperjelas pembagian kewenangan dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Dengan adanya kejelasan tanggung jawab, kegiatan yang melibatkan organisasi masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
Penguatan Peran PKK Berlandaskan Kesukarelaan
Evaluasi menyeluruh yang diperintahkan Wali Kota Semarang menjadi langkah untuk menata kembali pelaksanaan kegiatan PKK agar tetap berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
Penataan tidak hanya menyangkut penyederhanaan program, tetapi juga mencakup sistem administrasi, ketentuan organisasi, dan penghapusan kewajiban yang berpotensi memberatkan para kader.
Pemerintah Kota Semarang menekankan pentingnya menjaga PKK sebagai gerakan sosial yang mengandalkan partisipasi masyarakat secara sukarela.
Melalui evaluasi tersebut, kegiatan PKK diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, memberikan ruang partisipasi yang lebih baik bagi kader, serta mempertahankan semangat gotong royong dalam mendukung kesejahteraan keluarga di Kota Semarang.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!