Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah kota memaksimalkan keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan dampak langsung bagi perekonomian warga. Arahan itu disampaikan setelah ia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Tindak lanjut arahan Presiden
Munafri mengatakan Rakornas TPAKD menjadi penguatan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mempercepat akses keuangan yang berkelanjutan. Forum bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” itu dibuka Presiden Prabowo Subianto dan diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.
“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden dalam Rakornas TPAKD dan sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,”
Menurut Munafri, forum nasional tersebut memberi kesempatan pemerintah daerah mendengar langsung arahan Presiden mengenai langkah strategis percepatan akses keuangan. Pemerintah Kota Makassar akan menyesuaikan pelaksanaan arahan itu dengan kebutuhan serta program pembangunan di tingkat kota.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,”
Perluas peluang ekonomi
Rakornas TPAKD dinilai menjadi momentum bagi Makassar untuk memperkuat kebijakan perluasan akses keuangan masyarakat. Munafri berharap hasil forum itu mempererat sinergi pemerintah kota dengan pemerintah pusat dan sektor keuangan.
Kebijakan perluasan akses keuangan tersebut diharapkan memberi manfaat nyata, terutama bagi kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha. Akses keuangan, menurut Munafri, menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat.
Pembentukan DNKK
Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Lembaga itu diarahkan untuk mendorong perluasan inklusi keuangan dan memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.
Prabowo juga mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Ia menilai keberadaan TPAKD merupakan pencapaian kelembagaan dalam upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Sumber: Antara News Sulawesi Selatan
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!