SERANG – Angka prevalensi stunting di Provinsi Banten masih menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan capaian 21,1 persen, angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 19,8 persen. Pemerintah pusat dan daerah pun memperkuat kolaborasi untuk mempercepat penurunan stunting, terutama melalui intervensi berbasis desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan gizi semata. Diperlukan langkah menyeluruh yang menyentuh persoalan ekonomi, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat desa.
Hal tersebut disampaikan Yandri saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Tahun 2026, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/11/2026).
Menurut Yandri, prevalensi stunting Banten yang masih berada di atas rata-rata nasional membutuhkan penanganan bersama lintas sektor. Pemerintah menargetkan angka stunting dapat ditekan hingga di bawah 10 persen sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
“Banten sedikit di atas rata-rata nasional. Kalau kita ingin menuju Indonesia Emas 2045, seharusnya prevalensi stunting bisa ditekan sampai di bawah 10 persen. Penanganannya tidak bisa parsial, harus komprehensif dari hulu ke hilir,” kata Yandri.
Ia menjelaskan, persoalan stunting memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta tingkat pendidikan masyarakat. Karena itu, penguatan ekonomi desa dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
Kemendes PDT turut mendorong berbagai program tematik berbasis potensi desa, di antaranya pengembangan desa wisata dan percepatan desa ekspor. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan sehingga mampu memperbaiki kualitas hidup keluarga.
“Kalau ekonomi desa bergerak, warga punya lapangan kerja dan pendapatan, maka kemiskinan turun. Jika kemiskinan tertekan, secara otomatis angka stunting juga ikut turun. Selain itu, Dana Desa setiap tahunnya tetap diwajibkan untuk mengalokasikan menu penanganan stunting,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyambut baik perhatian dan dukungan Kemendes PDT terhadap pembangunan kawasan pedesaan, termasuk dalam penanganan stunting.
Menurut Dimyati, persoalan pengangguran dan berbagai tantangan kesejahteraan masyarakat di Banten juga banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Karena itu, integrasi program pembangunan desa dengan intervensi kesehatan dan pemenuhan gizi perlu terus diperkuat.
Ia menilai sinergi program Posyandu, perlindungan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (B3), dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penduduk dan pengangguran di Banten mayoritas ada di pedesaan, begitu juga dengan tantangan stunting. Langkah Kemendes memprioritaskan desa melalui integrasi program Posyandu, perlindungan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (B3), serta dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemanfaatan BUMDes sangat tepat untuk memperkuat kesejahteraan warga,” paparnya.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov Banten, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa, percepatan penurunan stunting diharapkan dapat berjalan lebih terarah.
Pemanfaatan Dana Desa dan penguatan program lintas sektor juga diharapkan mampu memperluas jangkauan intervensi hingga ke masyarakat pelosok, sehingga target penurunan stunting dapat dicapai demi mewujudkan generasi Banten yang lebih sehat dan berkualitas.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!