Penurunan kesejahteraan warga Banten berdampak pada kebahagiaan dan kualitas hidup

Prof. Arief Anshory Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, menyampaikan bahwa kesejahteraan warga Banten mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar BPS Banten yang berlangsung pada hari Rabu, 14 Oktober 2026, di Serang, Banten.

Menurut Arief, daya beli pekerja di Banten menurun secara akumulatif sebesar 1,42 persen per tahun sejak 2016 hingga 2025. Hal ini bertentangan dengan klaim bahwa kondisi kerja di Banten saat ini lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Perbandingan dengan Provinsi Lain

Sementara beberapa provinsi di Pulau Jawa mencatat kenaikan upah riil karyawan—Jakarta naik 1,74 persen, DI Yogyakarta 1,44 persen, dan Jawa Barat 0,05 persen—Banten justru mengalami pertumbuhan pengeluaran per kapita yang sangat lambat. Kondisi ini turut mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi, yang menunjukkan perlambatan dibandingkan daerah lain.

Arief menjelaskan bahwa keunggulan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten dibandingkan rata-rata nasional nyaris menghilang, menyusut dari selisih 1,01 persen pada 2010 menjadi hanya 0,28 persen pada 2024.

Indeks Kebahagiaan dan Kualitas Hidup

Data BPS menunjukkan bahwa Banten menempati peringkat bawah hampir di seluruh komponen Indeks Kebahagiaan. Ketidakbahagiaan warga bukan hanya disebabkan oleh faktor materi, tetapi juga oleh kualitas hidup yang dijalani, seperti rasa cemas, tekanan hidup, kemandirian, serta hubungan sosial dan keluarga.

Selain itu, ketimpangan kebahagiaan ini paling parah dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, tambah Arief.

Urbanisasi dan Dampak Ekonomi

Arief juga menyoroti laju urbanisasi yang sangat cepat di Banten, dengan proyeksi 85 persen wilayah akan menjadi kawasan perkotaan pada 2035. Namun, fasilitas perkotaan yang ada saat ini dinilai belum mendukung kualitas hidup warga secara optimal. Selain itu, aktivitas ekonomi skala besar di Banten belum memberikan dampak limpahan yang maksimal bagi masyarakat lokal.

Aktivitas ekonomi di Banten belum mampu memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh warga. Pemerintah harus segera menentukan pusat-pusat ekonomi strategis agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. “Pemerintah ke depan wajib untuk memilih pusat-pusat ekonomi di Banten supaya spill-nya ke warga daerah jauh lebih banyak,” tegasnya.

Arief mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan dan memperbarui alat ukur kualitas hidup masyarakat. Ia menekankan pentingnya evaluasi seperti publikasi How’s Life? dari OECD agar kebijakan pembangunan tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan warga secara nyata. Langkah ini diharapkan menjadi pijakan untuk merancang strategi yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi ini sangat penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya terfokus pada pertumbuhan angka ekonomi semata, melainkan benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan hidup masyarakat.

Sumber: Banten Raya