Pemkot Jambi Perkuat Keterbukaan Informasi Publik dengan Tetap Melindungi Data Pribadi

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus mendorong penyampaian informasi publik yang akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, keterbukaan informasi harus tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang menjadi hak masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap data yang bersifat pribadi maupun informasi yang dikecualikan.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyampaikan komitmen tersebut saat menerima kunjungan Tim Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tingkat Provinsi Jambi 2026. Kegiatan berlangsung di PPID Utama Kota Jambi pada Rabu, 4 November 2026.

Diza mengatakan, keterbukaan informasi telah menjadi salah satu fokus Pemkot Jambi sejak 2025 dan akan terus diperkuat pada tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya agar mengetahui perkembangan, kebijakan, serta capaian berbagai program pemerintah daerah.

Ia juga menegaskan bahwa penyampaian informasi tidak cukup hanya memenuhi kewajiban administratif. Informasi yang disediakan harus benar-benar bermanfaat, mudah ditemukan, dan dapat dipahami oleh masyarakat maupun lembaga yang membutuhkan.

Dalam mendukung keterbukaan informasi, Pemkot Jambi telah memiliki sejumlah infrastruktur teknologi. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi, fasilitas tersebut mencakup jaringan serat optik sepanjang 150 kilometer dan kapasitas bandwidth sebesar 1.500 Mbps, serta berbagai sarana pendukung lainnya.

Dukungan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi pemerintah. Meski demikian, Diza mengingatkan bahwa kemudahan akses informasi harus diimbangi dengan pengelolaan keamanan data yang baik.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi merupakan agenda tahunan yang telah memasuki tahun keempat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.

Ahmad Taufiq juga menyebut Kota Jambi berhasil mempertahankan posisi sebagai peringkat pertama keterbukaan informasi tingkat kota selama sekitar empat tahun berturut-turut. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung transparansi.

Ia mendorong Pemkot Jambi agar menyampaikan perkembangan program pembangunan secara berkala melalui berbagai saluran, seperti situs web resmi, aplikasi, dan media sosial. Salah satu informasi yang perlu disampaikan secara rutin adalah perkembangan pelaksanaan program unggulan Kota Jambi Bahagia.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pengumuman mengenai program pemerintah, tetapi juga informasi mengenai pelaksanaan dan manfaat yang dihasilkan. Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat memberikan dampak nyata serta membantu masyarakat memahami perkembangan pembangunan di daerahnya.

Melalui evaluasi tersebut, Pemkot Jambi diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Penguatan transparansi dan perlindungan data pribadi menjadi dua aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.