Panitia Ad Hoc MPR Akan Bahas Masukan Mahfud MD
Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengenai potensi persoalan keabsahan sidang pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026. Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR, Abidin Fikri, menyampaikan bahwa berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat, termasuk masukan Mahfud, akan menjadi perhatian dalam proses penyusunan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Abidin menjelaskan bahwa Panitia Ad Hoc dijadwalkan kembali menggelar rapat pada Senin, 23 November 2026, untuk membahas ketentuan konstitusi, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Tata Tertib MPR sebagai dasar penyelenggaraan sidang.
Jadwal Pemilihan Wakil Presiden Belum Mengalami Perubahan
Anggota Panitia Ad Hoc MPR, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa ketentuan utama pengisian kekosongan jabatan wakil presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan presiden. Menurut Irawan, pandangan Mahfud MD mengenai perhitungan tenggat waktu akan dipelajari lebih lanjut oleh Panitia Ad Hoc dan menjadi salah satu pembahasan dalam rapat gabungan MPR sebelum mekanisme pemilihan ditetapkan. Hingga Sabtu, 21 November 2026, jadwal sidang paripurna untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka masih direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026, dengan tetap memperhatikan batas waktu konstitusional selama 60 hari.
Mahfud MD Soroti Perhitungan Tenggat Waktu Pencalonan
Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyarankan agar sidang paripurna MPR pada 9 Desember 2026 ditunda karena menilai terdapat persoalan dalam perhitungan batas waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto. Mahfud berpendapat bahwa ketentuan 14 hari sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib harus dimaknai sebagai hari kerja, bukan hari kalender, sehingga menurut perhitungannya batas penyerahan nama seharusnya jatuh pada 19 November 2026, bukan 25 November 2026. Melalui unggahan Instagram pada Jumat, 20 November 2026, Mahfud memperingatkan bahwa pemaksaan sidang pada jadwal semula berpotensi menimbulkan persoalan keabsahan dan mengusulkan pelaksanaannya dilakukan 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama calon dari presiden, misalnya pada 10 Desember 2026 apabila penyerahan dilakukan pada 20 November.
Sumber: CNN Indonesia
Tanggal Terbit: 21 November 2026, pukul 10.35 WIB




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!