Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memutuskan mengundur pelaksanaan sidang paripurna pemilihan wakil presiden menjadi 9 Desember 2026. Agenda yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember tersebut dijadwalkan kembali setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut seusai Rapat Gabungan MPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Perubahan jadwal telah memperoleh persetujuan pimpinan fraksi partai politik di MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Menurut Muzani, permintaan penundaan berkaitan dengan padatnya agenda Presiden Prabowo. Kepala negara juga membutuhkan waktu tambahan untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden.
Melalui kesepakatan rapat gabungan, Rabu, 9 Desember 2026, ditetapkan sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Agenda tersebut direncanakan mencakup proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden terpilih.
Perubahan jadwal turut memengaruhi batas waktu pengajuan nama calon. Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo harus menyampaikan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
Dengan ketentuan tersebut, batas akhir penyampaian nama calon kepada MPR jatuh pada 25 November 2026. Kedua nama itulah yang nantinya akan diproses dalam agenda pemilihan untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong.
Selain menyepakati perubahan jadwal, Rapat Gabungan MPR membahas dasar pelaksanaan pelantikan. Muzani menjelaskan bahwa proses tersebut akan menggunakan semangat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur kewenangan MPR dalam melantik presiden dan wakil presiden.
Meski tanggal sidang telah ditetapkan, mekanisme pemilihan belum diputuskan secara terperinci. Salah satu hal yang masih akan dibahas adalah apakah pemilihan wakil presiden dilakukan melalui pemungutan suara atau menggunakan mekanisme lainnya.
Menurut Muzani, pembahasan mengenai tata cara sidang paripurna akan dilakukan oleh panitia ad hoc. Panitia tersebut akan mempersiapkan dan menjelaskan ketentuan teknis yang diperlukan dalam proses pemilihan.
Keputusan penjadwalan ulang diambil setelah pimpinan MPR menerima surat resmi dari Presiden Prabowo pada Senin pagi. Surat tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan dalam rapat gabungan yang diikuti unsur pimpinan MPR.
Persetujuan dari pimpinan fraksi partai politik dan kelompok DPD RI menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan mengenai waktu pelaksanaan sidang paripurna.
Dengan jadwal baru tersebut, MPR memiliki waktu untuk melanjutkan persiapan penyelenggaraan sidang, sedangkan Presiden Prabowo memiliki kesempatan melakukan komunikasi politik sebelum mengirimkan dua nama calon.
Hingga keputusan penundaan disampaikan, identitas kedua calon wakil presiden belum diumumkan dalam laporan tersebut. Karena itu, proses pengajuan calon masih menjadi tahapan yang harus diselesaikan sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Sidang yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 tersebut menjadi agenda penting dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Namun, pemilihan maupun pelantikan belum berlangsung dan masih menunggu tahapan selanjutnya sesuai jadwal yang telah disepakati.




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!