Demokrat Tak Ajukan Calon Pengganti Gibran, AHY Serahkan Keputusan kepada Prabowo

AHY Tegaskan Demokrat Tidak Mengusulkan Nama Calon Wakil Presiden

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan tersebut disampaikan AHY seusai konferensi pers pada Jumat (13/11/2026), sebagai penegasan sikap resmi Demokrat dalam menyikapi proses pengisian jabatan wakil presiden. AHY menjelaskan bahwa partainya memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan kandidat kepada Presiden Prabowo karena mekanisme pergantian wakil presiden telah diatur dalam konstitusi.

Demokrat Hormati Kewenangan Presiden dan MPR dalam Pemilihan Wapres

AHY merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diajukan oleh presiden apabila jabatan tersebut mengalami kekosongan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Demokrat menyatakan menghormati kewenangan Presiden Prabowo dalam menentukan calon sekaligus menyerahkan proses pemilihannya kepada MPR sesuai aturan yang berlaku. AHY menambahkan bahwa keputusan partainya telah disesuaikan dengan ketentuan internal Demokrat dan dikonsultasikan langsung kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

AHY Ajak Masyarakat Jaga Kondisi Politik Tetap Kondusif

Di tengah berkembangnya berbagai pembicaraan mengenai sosok yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka, AHY mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati tahapan ketatanegaraan yang sedang berjalan. Ia mengingatkan bahwa dinamika politik terkait pergantian wakil presiden seharusnya tidak mengganggu kehidupan masyarakat maupun menimbulkan spekulasi yang mendahului mekanisme konstitusional. Melalui sikap tersebut, Demokrat menegaskan komitmennya untuk memberikan ruang bagi proses pengisian jabatan wakil presiden sesuai kewenangan Presiden dan MPR, tanpa mengajukan kandidat dari partainya sendiri.

Sumber: CNBC Indonesia