Kementerian ATR/BPN Kelompokkan Penertiban HGU Berdasarkan Kondisi Lahan
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima kategori penanganan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026), bahwa pengelompokan tersebut mempertimbangkan luas lahan terbakar, riwayat kebakaran, kesiapan fasilitas pencegahan, kepatuhan perusahaan, serta status perizinan dan hak atas tanah. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan tindakan yang berbeda terhadap masing-masing perusahaan, mulai dari rekomendasi pembatalan seluruh atau sebagian HGU, pengambilalihan tanah yang haknya telah berakhir, hingga penolakan penerbitan HGU baru.
Tiga Perusahaan Terancam Kehilangan Seluruh HGU, Izin Perkebunan Lainnya Dievaluasi
Pada klaster pertama, ATR/BPN merekomendasikan pembatalan seluruh HGU milik PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM yang memiliki dua bidang tanah masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, karena mempertimbangkan kebakaran yang melampaui 50 persen luas lahan, kejadian berulang, ketidaksiapan sarana mitigasi, serta pelanggaran persyaratan pemberian hak. Klaster kedua mencakup PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan lahan sekitar 2.300 hektare yang HGU-nya telah berakhir sejak 2020 sehingga tanah tersebut akan diambil alih negara. Sementara itu, klaster ketiga meliputi PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tetapi belum memperoleh HGU, sehingga ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan hak tersebut sekaligus merekomendasikan evaluasi izin usaha oleh pemerintah daerah bersama kementerian terkait.
Pembatalan Sebagian HGU dan Pemeriksaan Lapangan Masih Berlanjut
Untuk klaster keempat, Kementerian ATR/BPN merekomendasikan pembatalan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki lahan sekitar 1.510 hektare karena luas area terbakar tercatat kurang dari 50 persen. Adapun klaster kelima mencakup PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang masih menjalani pemeriksaan lanjutan untuk menentukan apakah HGU masing-masing perlu dibatalkan seluruhnya atau sebagian. Nusron menjelaskan bahwa tim masih melakukan inspeksi fisik dan pengukuran data di lapangan sebelum menentukan hasil evaluasi, menyusun surat keputusan, serta mengumumkan langkah penertiban berikutnya kepada publik.
Sumber: Berau Post
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!