Terkini

PAN–NasDem Ancam Tolak Proyek Rp1,24 Triliun di Kaltim, Soroti Izin Hutan dan Status Jalan

PAN-NasDem Kaltim siap menolak proyek MYC Rp1,24 triliun jika izin kawasan hutan lindung dan status kewenangan jalan belum jelas dalam pembahasan anggaran daerah.

Images Source : Kaltim Post

Fraksi PAN–NasDem Minta Usulan Proyek MYC Rp1,24 Triliun Dikaji Ulang

SAMARINDA – Fraksi Gabungan PAN–NasDem DPRD Kalimantan Timur menyatakan berpotensi menolak usulan proyek kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) senilai Rp1,24 triliun yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur apabila sejumlah persyaratan belum dipenuhi. Anggota Fraksi Gabungan PAN–NasDem, Baharuddin Demmu, pada Selasa (17/11/2026) mengingatkan agar pembahasan proyek tidak dilakukan secara terburu-buru karena kelengkapan dokumen teknis, persyaratan administrasi, dan kelayakan pekerjaan harus diperiksa secara menyeluruh. Menurutnya, persetujuan kontrak tahun jamak akan mengikat anggaran daerah selama beberapa tahun sehingga berpotensi mempersempit ruang pembiayaan pembangunan infrastruktur lainnya apabila kemampuan keuangan daerah kembali mengalami penurunan.

Pembangunan Jalan Sotek–Bongan Terkendala Kejelasan Izin Kawasan Hutan

Baharuddin menyoroti rencana pembangunan Jalan Sotek di Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Bongan di Kabupaten Kutai Barat setelah dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 16 November 2026 terungkap bahwa sebagian jalur yang direncanakan bersinggungan dengan kawasan hutan lindung. Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan perkembangan perizinan penggunaan kawasan tersebut, termasuk memastikan apakah permohonan persetujuan telah diajukan kepada pihak berwenang atau justru belum memasuki proses pengurusan. Menurut Baharuddin, pelaksanaan pembangunan tanpa kepastian izin berpotensi menimbulkan persoalan hukum, sehingga Fraksi Gabungan PAN–NasDem cenderung menolak usulan MYC selama persoalan penggunaan kawasan hutan lindung belum diselesaikan.

Status Kewenangan Jalan dan Beban APBD Jadi Pertimbangan Persetujuan

Selain masalah perizinan, Baharuddin mempertanyakan alasan pemerintah daerah memprioritaskan dua proyek pembangunan jalan yang masih berstatus non-status, karena belum terdapat penetapan yang jelas mengenai pihak yang nantinya bertanggung jawab atas pengelolaan jalan setelah pembangunan selesai. Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai urgensi proyek tersebut, terutama karena kedua ruas jalan direncanakan mendukung konektivitas antarprovinsi yang seharusnya turut melibatkan kewenangan pemerintah pusat, sementara pembangunan jalan berstatus provinsi juga masih membutuhkan perhatian. Saat ini, usulan TAPD telah disampaikan kepada masing-masing fraksi untuk dibahas sebelum menentukan sikap, dengan tiga proyek yang diajukan melalui skema MYC terdiri atas dua pembangunan infrastruktur jalan dan satu pengembangan rumah sakit daerah, sedangkan PAN–NasDem menegaskan akan menolak apabila kejelasan izin hutan dan kewenangan jalan tidak dapat dipenuhi.

 

Sumber/Penulis: Kaltim Post / Bayu Rolles

Terbit : Selasa, 17 Nov 2026 | 15:08 WIB

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *