Mahasiswa di Sejumlah Kota Gelar Aksi Unjuk Rasa pada Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah mahasiswa di Jakarta dan beberapa daerah lain di Indonesia berencana menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (20/10), bertepatan dengan dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, aksi serupa juga dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta dan Bandung, Jawa Barat.

Di Jakarta, demonstrasi akan melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), serta sejumlah kelompok masyarakat sipil. Aksi tersebut dilaporkan akan berlangsung di beberapa titik, antara lain kawasan Tugu Tani, Jalan Raya Kebon Sirih, dan Tugu Proklamasi di Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa di Jakarta membawa sedikitnya lima tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pemulihan kesehatan masyarakat terdampak, penegakan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab, serta pencabutan izin usaha korporasi terkait.

Kedua, mahasiswa meminta pemerintah membenahi kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar. Ketiga, mereka mendesak penghentian segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat. Keempat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus diperkuat. Kelima, mereka menuntut penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya agar lebih terjangkau serta dapat diakses secara merata.

Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menjelaskan bahwa pemilihan tanggal demonstrasi dilakukan secara sengaja agar bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh menurunnya harapan terhadap kondisi yang ada.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, sejumlah kelompok masyarakat sipil turut menyampaikan informasi mengenai rencana aksi melalui unggahan di media sosial.

Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) juga menyatakan akan turun ke jalan untuk menyuarakan keberatan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir. Selain itu, Serikat Tahanan Politik dilaporkan ikut merencanakan aksi pada Selasa (20/10). Kelompok tersebut kembali mengunggah poster bergambar burung Garuda berlatar biru dengan tulisan “Peringatan Darurat”.

Aksi Mahasiswa di Yogyakarta

Di Yogyakarta, demonstrasi juga direncanakan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi. Kelompok yang disebut akan berpartisipasi antara lain Serikat Mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara DIY, HMI Cabang Yogyakarta, dan Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Aksi tersebut direncanakan berlangsung di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Jalan Malioboro hingga kawasan Titik Nol Kilometer.

Dalam pernyataan resminya, FMN Yogyakarta menyampaikan rencana menggelar aksi jalan kaki atau long march yang dimulai dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Mereka membawa empat agenda tuntutan, yakni persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penanganan kebakaran hutan dan lahan, evaluasi program pemerintah, serta penghentian keterlibatan militer dalam urusan sipil.

FMN Yogyakarta juga memberikan perhatian khusus terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir. Mereka menilai masyarakat masih menghadapi tekanan akibat mahalnya kebutuhan sehari-hari, dampak kabut asap, program pemerintah yang dianggap tidak efektif, serta meningkatnya keterlibatan militer di ranah sipil.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui rilis resmi FMN Yogyakarta pada Senin (19/10).

Pesepeda Bandung Bergerak Menuju Jakarta

Sementara itu, sejumlah pesepeda di Bandung mengadakan aksi bertajuk “Mengayuh ke Istana” pada Selasa (20/10), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelum memulai perjalanan, para peserta berkumpul di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, untuk menyampaikan orasi dan menyatakan sikap mereka.

Dalam kegiatan tersebut, empat pesepeda dijadwalkan menempuh perjalanan menggunakan sepeda menuju Jakarta. Peserta lainnya akan mendampingi perjalanan hingga perbatasan Kota Bandung dan Cimahi.

Selama perjalanan, rombongan berencana berhenti untuk beristirahat sekaligus bertemu dengan pesepeda lain di wilayah Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Mereka menargetkan tiba di Istana Negara pada Kamis (22/10) guna menyampaikan tuntutan terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan kepada pemerintah.

Koordinator Lapangan Aksi Mengayuh ke Istana, Kidung Saujana, menyampaikan bahwa tuntutan pertama mereka adalah penetapan status bencana nasional untuk karhutla. Menurutnya, kebakaran tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga melanda sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, dan Papua.

Tuntutan kedua adalah penyelidikan menyeluruh terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan, termasuk penelusuran pihak yang bertanggung jawab serta pemeriksaan izin usaha yang dimiliki oleh pihak-pihak yang diduga terlibat.

Selanjutnya, mereka meminta perubahan mendasar terhadap sistem penetapan status kawasan. Kidung menyoroti penggunaan mekanisme penetapan kawasan yang dinilai masih mengacu pada sistem peninggalan masa kolonial Belanda.

Tuntutan terakhir berkaitan dengan perlindungan kawasan yang mengalami kebakaran. Mereka meminta agar wilayah tersebut tidak dialihfungsikan. Kawasan yang sebelumnya berstatus hutan lindung harus tetap dipertahankan sebagai hutan lindung, begitu pula kawasan konservasi yang harus tetap menjalankan fungsi konservasinya.

Pemerintah Tanggapi Tuntutan Demonstran

Menanggapi rencana demonstrasi yang berlangsung pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) turut memberikan pernyataan.

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menanggapi sejumlah isu yang disuarakan mahasiswa, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, kondisi pasar modal, kebebasan berpendapat, hingga pemberantasan korupsi.

Mengenai tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Syahganda mengatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul dari keputusan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan terus mengevaluasi kebutuhan penetapan status itu selama penanganan masih dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa memerlukan keterlibatan negara lain.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan terkait kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, pemerintah disebut terus berupaya menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, serta mendukung keberlangsungan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Upaya mengurangi ketebalan asap yang mengganggu aktivitas masyarakat di jalan juga menjadi bagian dari penanganan yang dilakukan.

Terkait persoalan kepercayaan pasar, khususnya pasar modal, Syahganda menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan kecurangan di sektor tersebut.

Ia menambahkan, Kepolisian Republik Indonesia juga berupaya menyelidiki dugaan skandal yang berkaitan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan investor sekaligus mendorong MSCI mempertimbangkan kembali rencana penurunan klasifikasi bursa Indonesia menjadi kategori standalone.

Mengenai kebebasan menyampaikan pendapat, Bakom RI menegaskan bahwa hak tersebut merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun, Syahganda menyatakan bahwa pemerintah tetap membatasi tindakan yang dianggap merusak tatanan demokrasi dan keharmonisan masyarakat. Ia juga menyinggung kelompok yang dinilai menyebarkan kampanye negatif melalui media sosial.

Dalam hal pemberantasan korupsi, Syahganda memastikan bahwa penegakan hukum di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus dilaksanakan secara objektif. Menurutnya, Presiden telah menyatakan secara terbuka bahwa KPK dipersilakan memproses siapa pun di lingkungan pemerintahannya apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi.

Sementara di sektor pendidikan, ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya memastikan anak-anak yang membutuhkan tetap memperoleh pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Di bidang kesehatan, Syahganda turut menyoroti program pemeriksaan kesehatan gratis yang disebut telah menjangkau lebih dari 100 juta penduduk. Pemerintah menilai berbagai program tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.