Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, memastikan distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan akan terus dilanjutkan hingga Desember 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul belum berakhirnya krisis air bersih yang melanda tiga desa di kawasan lereng Gunung Penanggungan.
Penyaluran bantuan yang semula dijadwalkan berakhir pada 30 Oktober 2026 akan diperpanjang mulai 31 Oktober hingga 7 Desember 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto telah mengajukan usulan perpanjangan masa pendistribusian bantuan tersebut.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, menjelaskan bahwa bantuan air bersih direncanakan tetap disalurkan selama periode perpanjangan yang telah ditentukan.
Dalam keterangannya pada Selasa (27/10/2026), Khakim memastikan bahwa pendistribusian akan dilanjutkan mulai 31 Oktober sampai 7 Desember 2026. Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keberlangsungan pasokan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Tiga Desa di Lereng Gunung Penanggungan Masih Mengalami Kekeringan
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Mojokerto, terdapat tiga desa yang masih menjadi sasaran penyaluran bantuan air bersih. Ketiganya berada di wilayah Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Trawas.
Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terdampak paling banyak. Sebanyak 1.499 kepala keluarga (KK) atau 3.053 jiwa tercatat membutuhkan bantuan air bersih akibat kondisi kekeringan.
Di kecamatan yang sama, Desa Manduro Manggung Gajah juga masih menghadapi persoalan serupa. Jumlah masyarakat terdampak di desa tersebut mencapai 774 KK atau 2.086 jiwa.
Sementara itu, Desa Duyung, Kecamatan Trawas, menjadi wilayah ketiga yang menerima bantuan. Sebanyak 503 KK dengan jumlah 1.564 jiwa tercatat terdampak krisis air bersih.
Jika dijumlahkan, kekeringan di ketiga desa tersebut berdampak terhadap 2.776 kepala keluarga atau sekitar 6.703 jiwa.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan air bersih masih menjadi kebutuhan mendesak bagi ribuan masyarakat di kawasan lereng Gunung Penanggungan.
BPBD Kabupaten Mojokerto memastikan bantuan tetap diprioritaskan untuk ketiga desa tersebut karena hingga akhir Oktober belum terdapat penambahan wilayah yang masuk dalam daftar terdampak krisis air bersih.
BPBD Siapkan Tujuh Tangki Air Bersih Setiap Hari
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Kabupaten Mojokerto mempertahankan alokasi distribusi sebanyak tujuh tangki air bersih setiap hari.
Masing-masing tangki memiliki kapasitas 4.000 liter, sehingga total air yang direncanakan disalurkan mencapai 28.000 liter per hari.
Distribusi bantuan dilakukan berdasarkan pembagian kebutuhan pada masing-masing desa yang terdampak.
Desa Kunjorowesi memperoleh alokasi terbesar, yakni empat tangki atau setara 16.000 liter air bersih setiap hari.
Sementara itu, Desa Duyung mendapatkan dua tangki dengan total kapasitas 8.000 liter per hari.
Adapun Desa Manduro Manggung Gajah memperoleh satu tangki atau sebanyak 4.000 liter air bersih setiap hari.
Khakim menegaskan bahwa jumlah bantuan tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan alokasi sebelumnya.
Menurutnya, kuota distribusi tetap dipertahankan karena hingga saat ini belum terdapat tambahan desa yang membutuhkan bantuan akibat kekeringan.
Dengan pembagian tersebut, BPBD berupaya menjaga kesinambungan pelayanan air bersih selama masa perpanjangan bantuan berlangsung.
Anggaran Bantuan Bersumber dari Perubahan APBD 2026
Perpanjangan pendistribusian air bersih juga membutuhkan dukungan pembiayaan agar kegiatan penanganan kekeringan dapat terus berjalan.
Abdul Khakim menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk melanjutkan distribusi bantuan tersebut akan dialokasikan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Mojokerto tahun 2026.
Penggunaan anggaran perubahan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memastikan bantuan tetap tersedia hingga periode yang telah direncanakan.
Dukungan pembiayaan diperlukan untuk mempertahankan kegiatan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber air.
Selain penyaluran bantuan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mempersiapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).
Kedua langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki Desember 2026.
Status Tanggap Darurat Direncanakan Diperpanjang hingga 10 Desember
BPBD Kabupaten Mojokerto turut mengusulkan perpanjangan status tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutla hingga 10 Desember 2026.
Sebelumnya, status tanggap darurat telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 100.3.3.2/266/HK/416-012/2026.
Keputusan tersebut berlaku sejak 1 Juli 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober 2026.
Namun, karena kondisi kekeringan belum sepenuhnya berakhir, pemerintah daerah memandang perlu adanya kelanjutan masa penanganan darurat.
Khakim menjelaskan bahwa rencana perpanjangan tersebut mempertimbangkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai datangnya musim hujan.
Berdasarkan prakiraan yang menjadi acuan BPBD, musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026.
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, perpanjangan status tanggap darurat diarahkan untuk memastikan penanganan bencana tetap dapat dilaksanakan selama periode kekeringan.
Langkah ini juga menjadi dasar bagi keberlanjutan kegiatan penyaluran bantuan air bersih di wilayah yang masih terdampak.
Bantuan Air Bersih Telah Berlangsung Sejak Juli 2026
Penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya.
Program distribusi pertama kali dilaksanakan melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 22 Juli 2026.
Setelah periode tersebut, penanganan dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui BPBD mulai 12 September 2026.
Bantuan kemudian kembali direncanakan berlanjut hingga 7 Desember 2026, menjadikannya perpanjangan kedua sejak program distribusi dimulai pada Juli.
Keberlanjutan program menunjukkan bahwa masyarakat di ketiga desa tersebut masih membutuhkan dukungan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah daerah tetap mempertahankan mekanisme distribusi menggunakan armada tangki dengan pembagian alokasi yang telah ditetapkan.
Pemerintah Berupaya Menjaga Ketersediaan Air Bersih bagi Warga
Perpanjangan bantuan air bersih menjadi salah satu langkah penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap dampak kekeringan di kawasan lereng Gunung Penanggungan.
Dengan total 6.703 jiwa terdampak di tiga desa, keberlanjutan distribusi air menjadi perhatian penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
BPBD Kabupaten Mojokerto berencana mempertahankan distribusi 28.000 liter air bersih setiap hari hingga 7 Desember 2026, sembari menyesuaikan penanganan dengan perkembangan kondisi cuaca.
Di sisi lain, rencana perpanjangan status tanggap darurat hingga 10 Desember diharapkan dapat mendukung keberlangsungan upaya penanganan kekeringan dan karhutla.
Meski prakiraan musim hujan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah, penyaluran bantuan tetap dilanjutkan karena kebutuhan air bersih masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.
Melalui dukungan anggaran P-APBD 2026 dan koordinasi penanganan oleh BPBD, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya memastikan ribuan warga terdampak tetap memperoleh bantuan selama masa kekeringan berlangsung.
Sumber: Radar Mojokerto
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!