Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Penyadapan
JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan sebagai langkah memperkuat pengaturan kewenangan penyadapan agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026), menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pembahasan rancangan aturan tersebut dilanjutkan setelah penyelesaian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), dengan harapan dapat memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan penyadapan.
Kewenangan Penyadapan Harus Dibatasi untuk Kepentingan Penegakan Hukum
Habiburokhman menegaskan bahwa kewenangan penyadapan pada dasarnya diberikan secara terbatas untuk mendukung penegakan hukum dan menjaga keamanan, termasuk dalam upaya mendeteksi serta mencegah tindak kejahatan. Namun, tanpa pengaturan dan pengawasan yang memadai, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk mengakses komunikasi pribadi masyarakat atau pihak tertentu di luar kepentingan hukum yang sah. Oleh karena itu, Komisi III DPR menilai diperlukan aturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan penyadapan agar kepentingan keamanan negara tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak privasi dan kebebasan warga negara.
DPR Tak Ingin Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Kembali Terulang
Kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut melibatkan Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu perhatian Komisi III DPR dalam mendorong pembahasan kembali regulasi mengenai kewenangan penyadapan. Habiburokhman mengingatkan bahwa tindakan penyadapan di luar ketentuan hukum dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara sekaligus melanggar hak asasi manusia, terutama apabila menyasar kepala negara, tokoh masyarakat, maupun warga secara umum. Melalui pembahasan RUU Penyadapan, DPR berupaya memperkuat batasan kewenangan dan perlindungan hukum agar praktik penyadapan tetap digunakan untuk tujuan yang sah serta tidak kembali menimbulkan persoalan serupa pada masa mendatang.
Sumber: Okezone




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!