Terkini

DPR Jadwalkan Pengambilan Keputusan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna

DPR mengagendakan pengambilan keputusan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Komisi III menyetujui pembahasan tingkat I sehari sebelumnya di DPR, Senayan.

Image Source : https://jambi.antaranews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan menggelar rapat paripurna untuk membahas pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026).

Agenda tersebut merupakan bagian dari Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan agenda resmi DPR RI, rapat tersebut akan memasuki pembicaraan tingkat II atau tahap pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset.

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tingkat I yang telah diselesaikan oleh Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III DPR RI menyetujui agar RUU Perampasan Aset diteruskan ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan akhir.

Kesepakatan itu diambil setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama pemerintah.

Selain penyampaian pandangan fraksi, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan laporan mengenai proses pembahasan yang telah dilaksanakan selama tahapan penyusunan rancangan regulasi tersebut.

Habiburokhman menjelaskan bahwa panitia kerja (panja) telah menyelesaikan pembahasan terhadap 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menjadi bagian dari penyempurnaan substansi RUU Perampasan Aset.

Dari keseluruhan DIM tersebut, sebanyak 160 DIM merupakan ketentuan tetap, 135 DIM berkaitan dengan perbaikan redaksional, dan 40 DIM membahas substansi rancangan undang-undang.

Sementara itu, terdapat 44 DIM yang dihapus serta 18 DIM substansi baru yang masuk dalam proses pembahasan.

Pembahasan ratusan DIM tersebut menjadi bagian dari upaya DPR dan pemerintah menyelaraskan ketentuan dalam RUU Perampasan Aset sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan pada rapat paripurna.

Menurut Habiburokhman, terdapat sedikitnya sepuluh pokok pembahasan utama yang telah dibahas dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut.

Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah pengaturan perampasan aset terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Cakupan tersebut antara lain berkaitan dengan praktik investasi ilegal atau investasi bodong, serta penipuan melalui perdagangan saham yang mengakibatkan banyak korban.

Habiburokhman menilai pengaturan tersebut penting untuk memberikan perhatian terhadap kepentingan para korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana berbasis teknologi informasi.

Selain pengaturan mengenai aset yang berkaitan dengan tindak pidana, rancangan undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku.

Ketentuan tersebut mencakup keberlakuan ancaman pidana mati sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pengaturan mengenai perampasan aset dalam rancangan undang-undang tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Aspek lain yang dibahas adalah pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. RUU tersebut mengatur tugas dan kewenangan badan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel.

Ruang lingkup pengelolaan aset mencakup kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan hukum.

Pengaturan tersebut diarahkan untuk memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk tanggung jawab lembaga yang menjalankan kewenangan tersebut.

Dalam rapat kerja pembahasan tingkat I, pemerintah turut menyampaikan pandangannya mengenai RUU Perampasan Aset.

Pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Penyampaian pandangan pemerintah menjadi bagian dari tahapan pembahasan bersama DPR sebelum rancangan undang-undang tersebut dibawa ke forum pengambilan keputusan.

Dengan selesainya pembicaraan tingkat I, RUU Perampasan Aset selanjutnya dijadwalkan memasuki pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

Meski telah memperoleh persetujuan pada tingkat komisi, status rancangan tersebut pada saat berita diterbitkan masih menunggu keputusan akhir dalam rapat paripurna.

Keputusan pada rapat paripurna akan menjadi tahapan penting dalam menentukan kelanjutan RUU Perampasan Aset sebagai regulasi yang mengatur penanganan aset terkait tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.

Sumber: ANTARA News Jambi

Tanggal terbit: 19 November 2026

URL: https://jambi.antaranews.com/berita/674643/hari-ini-dpr-gelar-rapat-paripurna-bahas-ruu-perampasan-aset

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *