Terkini

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini Ketentuan Utamanya

DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi UU pada 19 November 2026. Aturan ini pun mencakup perampasan tanpa putusan pidana, hak korban, serta pengawasan aset.

Image Source : https://jambi.antaranews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Persetujuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum melalui mekanisme pengambilalihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus mendukung pemulihan kerugian negara dan masyarakat yang menjadi korban kejahatan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut membawa perubahan pendekatan dalam penegakan hukum. Penanganan tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan pengembalian kerugian yang ditimbulkan.

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan perampasan aset yang dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap maupun melalui mekanisme tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture.

Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Ketentuan tersebut memungkinkan negara mengajukan perampasan aset dalam kondisi tertentu, termasuk ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Untuk mekanisme tersebut, nilai aset yang dapat dirampas ditetapkan paling sedikit Rp1 miliar berdasarkan nilai ketika aset diperoleh. Penerapan perampasan aset juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dari sisi cakupan tindak pidana, Pasal 4 mengatur bahwa perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan korupsi. Ketentuan tersebut juga mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, serta perdagangan orang.

Selain itu, regulasi mencakup penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, serta tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Dalam penjelasan ketentuannya, cakupan tersebut antara lain berkaitan dengan judi daring, penipuan investasi, perjalanan haji dan umrah, serta kejahatan yang melibatkan aset kripto.

Pasal 5 mengatur berbagai jenis aset yang dapat menjadi objek perampasan. Aset tersebut meliputi hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain, barang yang digunakan dalam tindak pidana, serta aset yang tidak diketahui pemiliknya.

Regulasi juga memungkinkan penggunaan aset sah milik pelaku sebagai pengganti apabila aset hasil tindak pidana tidak dapat ditemukan atau dieksekusi. Namun, aset yang telah dimanfaatkan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya bagi masyarakat.

Untuk permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana, Jaksa Pengacara Negara bertugas mengajukan perkara kepada pengadilan. Dalam kasus pelaku yang melarikan diri, permohonan baru dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah pelaku dimasukkan dalam daftar pencarian orang.

Jaksa Pengacara Negara tetap berkewajiban membuktikan hubungan antara aset yang dimohonkan untuk dirampas dan tindak pidana melalui proses persidangan.

Undang-undang tersebut juga mengatur tindakan penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan aset. Penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama lima hari dengan perpanjangan maksimal 15 hari.

Sementara itu, pemblokiran aset memerlukan izin ketua pengadilan negeri. Ketentuan pemblokiran mencakup jangka waktu maksimal tujuh hari yang dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari.

Untuk penyitaan, tindakan dilakukan paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali dengan batas maksimal tujuh hari.

Pengaturan juga mencakup penanganan aset yang berada di luar negeri. Berdasarkan Pasal 22, negara dapat mengajukan permintaan pemblokiran atau penyitaan aset di negara lain.

Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik atau yang dikuasai pihak bersangkutan dengan nilai yang setara, sesuai mekanisme yang diatur.

Dari aspek perlindungan hukum, regulasi memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beriktikad baik untuk mengajukan keberatan maupun tuntutan ganti kerugian.

Meski demikian, hak mengajukan keberatan tersebut tidak diberikan kepada buronan, terdakwa yang menjalani persidangan tanpa kehadiran, maupun advokatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait.

Proses pemeriksaan perkara perampasan aset di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari. Upaya hukum terhadap putusan dilakukan melalui kasasi yang bersifat final dan mengikat, dengan jangka waktu pemeriksaan kasasi maksimal 60 hari.

Untuk mendukung tata kelola, undang-undang mengatur pembentukan badan pengelola aset oleh Presiden. Lembaga tersebut akan menjalankan fungsi pengelolaan terhadap aset yang berkaitan dengan proses perampasan.

Aset yang mudah mengalami kerusakan atau penurunan nilai juga dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, sepanjang memperoleh penetapan hakim.

Selain badan pengelola, pemerintah akan membentuk badan pengawas independen yang beranggotakan lima orang. Pembentukannya dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penyidik maupun Jaksa Pengacara Negara yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau pidana.

Terkait pemberlakuannya, Pasal 72 dan Pasal 74 mengatur bahwa perampasan aset hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang mulai berlaku.

Undang-undang tersebut dijadwalkan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan, dengan ketentuan badan pengelola dan badan pengawas telah terbentuk. Dengan demikian, persetujuan DPR pada 19 November 2026 tidak berarti seluruh mekanisme perampasan aset langsung dapat diterapkan pada tanggal yang sama.

Sebelum mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui sejumlah tahapan. Proses tersebut melibatkan sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja ke 15 provinsi.

Sebanyak 46 anggota Komisi III DPR RI juga terlibat dalam kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing. Selain itu, pembahasan mencakup 397 daftar inventarisasi masalah yang digunakan untuk menyempurnakan substansi rancangan.

Pembahasan dimulai pada Agustus 2025, dilanjutkan penyusunan draf pada September 2025. Rancangan tersebut kemudian ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026 dan memasuki pembahasan panitia kerja pada 5 November 2026.

Melalui persetujuan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang, DPR berharap tersedia landasan hukum yang lebih kuat untuk menelusuri dan mengembalikan aset hasil tindak pidana.

Regulasi tersebut juga menempatkan perlindungan hak pihak ketiga, pemulihan kerugian korban, serta pengawasan terhadap aparat penegak hukum sebagai bagian penting dalam penerapannya.

Sumber: ANTARA News Jambi

Tanggal terbit: 19 November 2026

URL: https://jambi.antaranews.com/berita/674823/dpr-setujui-ruu-perampasan-aset-jadi-uu-ini-poin-poin-krusialnya

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *