TANGERANG – Berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI. Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta digitalisasi pengaduan masyarakat dinilai dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Aula Akhlaqul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (13/11/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi pengawasan pelayanan publik dan penerapan zona integritas pada instansi di lingkungan Pemkot Tangerang.
Aria Bima menilai salah satu aspek yang menunjukkan perkembangan positif adalah pengelolaan sumber daya manusia aparatur melalui sistem meritokrasi. Pemkot Tangerang dinilai telah berupaya meningkatkan kompetensi ASN melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
Menurutnya, peningkatan kemampuan aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan pemerintah mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
“Pengelolaan sumber daya manusia yang menurut saya betul-betul patut menjadi percontohan. Pengembangan SDM ini berakibat pada aspek-aspek kemampuan soft skill dan skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Selain pengembangan ASN, Aria turut mengapresiasi koordinasi Pemkot Tangerang dengan instansi vertikal, termasuk ATR/BPN, kantor pertanahan, serta lembaga yang menangani sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia menilai kerja sama antarlembaga menjadi unsur penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mengurangi hambatan akibat ego sektoral.
Koordinasi tersebut dinilai sangat diperlukan dalam menangani persoalan pertanahan di Kota Tangerang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, perusahaan swasta, hingga instansi pemerintah.
“Persoalan pertanahan ini indeks keberhasilan penyelesaiannya cukup bagus untuk kantor pertanahan. Saya kira itu perlu menjadi perhatian, bagaimana pelayanan publik yang terkait dengan instansi vertikal ini bisa dijadikan satu pola,” katanya.
Perhatian Komisi II DPR RI juga tertuju pada keberadaan Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang. Fasilitas tersebut dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat karena berbagai kebutuhan administrasi dapat diakses melalui pelayanan terpadu di satu lokasi.
Aria menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan pemerintah perlu terus beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pelayanan tidak seharusnya hanya bergantung pada pola konvensional yang dibatasi jam kerja dan kewenangan masing-masing instansi.
Pemanfaatan teknologi komunikasi serta integrasi antarlayanan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan mudah dijangkau masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Aria menyoroti pengembangan layanan pengaduan digital Pemkot Tangerang. Ia menegaskan bahwa kualitas sistem pengaduan tidak cukup dinilai dari kemudahan masyarakat menyampaikan laporan.
Menurutnya, kecepatan pemerintah merespons dan menindaklanjuti laporan masyarakat merupakan indikator penting dalam membangun kepercayaan publik.
“Pengaduan digital ini menjadi penting. Yang menarik adalah kecepatan tidak hanya pengaduannya, tetapi responsifnya. Pelayanan terpadu, integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat, ini bisa menjadi percontohan,” ungkapnya.
Aria menyampaikan bahwa kunjungan kerja Komisi II DPR RI juga bertujuan mengidentifikasi praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang berpotensi dijadikan rujukan secara nasional.
Ia menambahkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat Kota Tangerang turut mendorong tingginya harapan terhadap kualitas layanan pemerintah, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta masukan yang diberikan Komisi II DPR RI. Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan pemerataan pelayanan publik.
Sachrudin menjelaskan bahwa pembahasan dalam kunjungan tersebut mencakup pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, dan berbagai program layanan masyarakat lainnya.
Sejumlah instansi juga mendapat apresiasi, antara lain Dinas Kesehatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Masukannya peningkatan pelayanan. Jadi yang masih kurang harus ditingkatkan dan yang sudah baik kita tingkatkan, yang masih kurang juga kita perbaiki semua,” ujar Sachrudin.
Ia berharap masukan dari Komisi II DPR RI dapat menjadi dorongan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Pemkot Tangerang menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan berkualitas.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!